NEWS, IDenesia.id - Sebanyak 10 aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah terintegrasi dalam sistem interoperabilitas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2024. Hal ini sebagai inovasi dalam menyediakan layanan digital untuk mendukung proses bisnis pemerintahan secara elektronik. 

Sepuluh aplikasi tersebut meliputi, Assessment, Izin Penelitian, Satu Data Sulsel, eKinerja, nonASN, SmartOffice, ePhinisi, Pangkat, eSakip, dan ProPTSP. Inovasi ini mencakup layanan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), hingga Government to Public (G2P).

"Aplikasi-aplikasi ini mampu berkomunikasi satu sama lain menggunakan API (Application Programming Interface)," ujar Sekretaris Diskominfo SP Sulsel, Sultan Rakib dikutip IDenesia dari laman Pemprov Sulsel, Rabu, 4 September 2024.

Sultan menjelaskan, semua aplikasi tersebut saat ini sudahmasuk ke dalam Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo. Inisiatif ini, menurutnya, juga didorong oleh arahan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

"Berdasarkan arahan Kemenkominfo, kami akan terus mengintegrasikan sejumlah aplikasi Pemprov Sulsel ke SPLP,” tegasnya. 

“Ini penting agar aplikasi kami tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi sehingga memberikan manfaat yang lebih besar," jelas Sultan Rakib.

Sebagai informasi, SPLP merupakan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berfungsi sebagai perangkat integrasi untuk menghubungkan layanan pemerintah pusat dan daerah. 

Sistem ini memfasilitasi pertukaran data dan layanan antar instansi pusat maupun daerah, guna memudahkan integrasi layanan SPBE secara menyeluruh.