NEWS, IDenesia.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) diminta untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh intervensi partai politik mana pun selama Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan data, sebanyak 13.885 ASN berpotensi tidak netral pada Pilkada mendatang.

Hal ini disampaikan langsung Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan terkait deklarasi komitmen netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pilkada 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Bawaslu Makassar di Horison Ultima pada Senin, 12 Agustus 2024.

"Pemkot Makassar memiliki 13.885 ASN, yang bisa saja mengalami risiko ketidaknetralan menjelang pemilu," ujar Firman Pagarra, seperti dilansir dari laman resmi Pemkot Makassar pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Firman menegaskan Pilkada Serentak 2024 harus bebas dari segala bentuk pengaruh dan kepentingan politik. Menurutnya, netralitas ASN sangat penting untuk mewujudkan birokrasi yang kuat dan berintegritas.

"Kami yakin semangat reformasi birokrasi akan diwujudkan oleh ASN yang lebih mengutamakan pelayanan publik dan kepentingan negara, dibandingkan dengan hubungan kekerabatan atau kesukuan yang dapat melahirkan politik identitas," katanya.

Firman juga mengungkapkan masih maraknya pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada, termasuk penggunaan pemilu sebagai alat untuk mencari promosi jabatan. Menurutnya, penegakan hukum yang masih birokratis dan kurang memberikan efek jera menjadi salah satu penyebabnya.

"Saya tekankan, jika masyarakat menemukan ASN yang tidak netral, segera laporkan. Kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan di Pemkot Makassar. Intinya, kami berkomitmen menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024," tegasnya.

Senada dengan hal itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, MH, juga menekankan pentingnya netralitas ASN untuk mewujudkan Pilkada yang damai, adil, dan aman.

"Polri berkomitmen menjaga integritas Pilkada Serentak ini dengan memastikan pemilu berjalan aman, damai, dan adil tanpa intervensi politik. Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan kepentingan partai politik atau kelompok tertentu," katanya.

Dia juga berharap iklim demokrasi tahun ini dapat berjalan dengan sehat. "Kami sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu, penting bagi kami untuk memastikan bahwa anggota Polri tetap netral dan menjaga netralitas dengan ketat dalam mendukung kelancaran proses demokrasi," pungkasnya.