NEWS, IDenesia.id - Sebanyak 13.885 pegawai Kementerian Keuangan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal itu dibenarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Untuk tahun pelaporan 2022, hingga saat ini terdapat sejumlah 18.306 pegawai (56,87 persen) yang sudah lapor dan 13.885 (43,13 persen) yang belum lapor," ungkapnya, Kamis (23/2).

Dari jumlah tersebut, hampir 50 persen pejabat pelapor Divisi Pajak Departemen Perbendaharaan atau 12.174 orang (49,63 persen) tidak melaporkan perkembangan kekayaannya dalam pelaporan LHKPN 2022.

Ada 12.352 orang di Direktorat Penagihan Pajak yang telah menyelesaikan pelaporan LHKPN 2022 atau sekitar 50,36 persen.

Hal ini diketahui dari laman elhkpn.kpk.go.id Situs tersebut menyajikan peta pelaporan dan kepatuhan suatu instansi dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang penarikan data dilakukan per 23 Februari 2022 pukul 00.10.20.

Dari yang sudah melapor, di laman itu tercantum yang pelaporan yang belum lengkap 33 orang, antrean 3.147 orang, dan lengkap 9.172 orang.

Berdasarkan catatan KPK, tingkat kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2022 di kalangan Ditjen Pajak Kemenkeu adalah 37,40 persen.

Untuk Pelaporan LHKPN tahun 2023 di laman itu, tercatat baru 46 persen pegawai Ditjen Pajak yang melapor. Sementara Pelaporan LHKPN tahun 2021 tercatat sudah 100 persen yang melapor.

Sementara itu, Sri Mulyani mengklaim mulai 2017 hingga 2020 tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN di Kemenkeu mencapai 100 persen.

Adapun pada 2021, terdapat satu orang yang telah melaporkan LHKPN pada periode pelaporan Januari-Maret 2022 namun sampai dengan akhir Desember tidak melengkapi dokumen Surat Kuasa.