NEWS, IDenesia.id - Total 153 negara dari 193 anggota Majelis Umum PBB menyatakan setuju atas resolusi gencatan senjata di Gaza. Adapun 23 negara abstain, sementar 10 negara lainnya, termasuk Israel dan Amerika Serikat, menyatakan tidak setuju.
Meskipun resolusi ini tidak bersifat mengikat, namun, hasil resolusi dapat berfungsi menjadi indikator opini global di mana mayoritas mendukung gencatan senjata segera dilaksanakan.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung rancangan resolusi yang baru saja disepakati dengan suara mayoritas,” ujar Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, dalam sambutannya setelah pemungutan suara.
“Hal ini mencerminkan posisi internasional yang menyerukan penegakan resolusi ini,” lanjut Alwasil, sebagaimana disadur IDenesia dari laman Al Jazeera, Rabu, 13 Desember 2023.
Pemungutan suara yang berlangsung pada Selasa, 12 Desember 2023, ini dilakukan di tengah tekanan internasional terhadap Israel untuk mengakhiri serangannya di Gaza sejak Oktober lalu.
Sebelumnya, resolusi serupa di Dewan Keamanan PBB digagalkan oleh Amerika Serikat yang melakukan veto atas rencana tersebut dengan menyatakan ketidaksetujuannya atas gencatan senjata, sedangkan Inggris memilih abstain.
Tidak seperti di Majelis Umum PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB sebetulnya memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat menjadi salah satu solusi atas praktik genosida yang dilakukan Israel di wilayah Palestina,
Setelah resolusi DK PBB yang digagalkan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengambil langkah luar biasa dengan menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang memungkinkannya untuk mengeluarkan peringatan tentang ancaman serius terhadap perdamaian internasional. Pasal ini terakhir kali digunakan pada tahun 1971.
Hingga saat ini, total korban terbunuh telah lebih dari 18 ribu warga Palestina. Korban jiwa ini didominasi dengan korban perempuan dan anak-anak.
Adapun, diperkirakan sekitar 1,9 juta dari total 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi. Angka ini mencakup sekitar 85% penduduk di Jalur Gaza telah meninggalkan wilayah tersebut.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) menghimpun data ini dari Kementerian Kesehatan Gaza dan pemerintah Israel.
