NEWS, IDenesia.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin mengatensi potensi konflik dalam momen pelaksanaan Pemilu 2024 di daerahnya. Menurutnya ada dua jenis konflik yang mesti diwaspadai. Yakni konflik di dunia maya atau sosial media dan konflik dunia nyata. 

Bahtiar mengingatkan, apapun aktivitas yang dilakukan di dunia maya memiliki rekam jejak. “Maka perlu kebijaksanaan dalam bersosial media,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Kamis, 19 Oktober 2023. 

Imbauan ini seiring dengan pengoperasian Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS) di wilayahnya. Bahtiar bilang, sistem canggih melalui aplikasi ini sedang proses pengembangan oleh internal Ditjen Polpum Kemendagri. Sistem ini diperuntukan kepada Kesbangpol provinsi dan kabupaten atau kota. 

Fungsi SIPKS adalah sebagai alat yang sangat efektif dan efisien dalam memantau, memetakan dan menangani potensi konflik sosial dengan cepat. "Bagaimana 545 daerah ini (di Indonesia), sistem deteksi dini itu ada, sehingga sekecil apapun yang muncul di daerah bisa kita data sejak awal dan bisa kita lakukan penanganan lebih awal," sebutnya.

Bahtiar juga menekankan, manajemen konflik perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas setempat. SIPKS digunakan secara internal dan tim terpadu. Sistem kerjanya telah diatur dalam Permendagri 42 Tahun 2015 tentang koordinasi penanganan konflik sosial. 

Plt Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik, menyebutkan pentingnya penanganan konflik saat ini tidak lagi dilakukan secara konvensional. Tetapi perlu juga memanfaatkan teknologi digital, termasuk dengan memanfaatkan SIPKS.

Sistem ini dianggap mendukung kerja-kerja penanganan konflik. "34 provinsi telah mengaplikasikan terkait data dalam fitur layanan aplikasi penanganan konflik sosial kita gerakan bersama sampai pada jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota," ungkap Aang Witarsa.