NEWS, IDenesia.id - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Muhammad Arsjad menyoroti 3 Kabupaten dengan pelayanan kesehatan di bawah 75 persen. Pemprov Sulsel pun berencana akan memanggil dinas terkait dari ketiga daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Andi Muhammad Arsjad saat menerima kunjungan jajaran Deputi BPJS Kesehatan Wilayah IX di ruang kerjanya, Senin, 13 Mei 2024. Tiga daerah yang keaktifannya di bawah 75 persen antara lain, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng.
"Nanti juga tentu meminta mereka hadir secara virtual untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala-kendala dan upaya-upaya yang akan dilakukan memaksimalkan (keaktifannya),” ujar Muhammad Arsjad dalam rilis yang diterima IDenesia pada Selasa, 14 Mei 2024.
Muhammad Arsjad mengungkapkan, tidak kalah penting bagaimana memaksimalkan upaya peningkatan layanan dengan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap daerah di Sulsel untuk tidak memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan.
“Apalagi sekarang ini kita sudah UHC (Universal Health Coverage) tidak ada lagi alasan layanan BPJS Kesehatan ini tidak maksimal," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessi Kumalasari menjelaskan, kedatangannya menemui Pj Sekda Sulsel untuk menyampaikan kondisi terkini terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulsel. Sekaligus membicarakan beberapa hal yang dapat dikolaborasikan antara BPJS Kesehatan dengan Pemprov.
"Ada tiga agenda penting yang harus ditindaklanjuti dengan forum komunikasi level Provinsi Sulawesi Selatan, yang pertama terkait kepesertaan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah UHC (Universal Health Coverage),” ujarnya
“Namun yang jadi atensi tiga kabupaten dan kota yang keaktifannya kurang dari 75 persen, yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng," tambahnya.
Yessi juga menyampaikan, secara umum akses layanan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan.
"Namun, masih menjadi catatan BPJS yaitu untuk syarat mutlak bekerjasama dengan BPJS masih ada 104 FKTP yang belum terakreditasi dan masih ada 36 FKTP yang belum mendaftarkan diri di IMN (Indikator Mutu Nasional)," terangnya.
Untuk itu, Ia mengungkapkan dari pertemuan itu disepakati forum komunikasi level Provinsi Sulawesi Selatan dengan BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan.
