NEWS, IDenesia.id - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sultan Rakib, mengungkapkan keamanan siber dan persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini berada pada level 3. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah titik blank spot di beberapa wilayah Sulsel.

“Peningkatan indeks keamanan ini merupakan hasil dari kesadaran rekan-rekan di Aptika dan pengguna lain untuk rutin mengganti kata sandi serta menggunakan Verifikasi Dua Langkah demi menjaga keamanan akun. Kami juga bertanggung jawab atas keamanan data ASN jika terjadi peretasan,” ujar Sultan Rakib, dikutip IDenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel,  Rabu, 11 September 2024.

Pada tahun 2023, indeks kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sulsel tercatat di angka 3,09 dengan predikat baik. Saat ini, Pemprov Sulsel masih menunggu hasil evaluasi KemenPAN-RB terkait validasi indeks SPBE tahun 2024.

“Pada 2021 dan 2022, SPBE kami berada di kategori ‘Cukup’. Namun, di 2023 berhasil naik menjadi kategori ‘Baik’ dengan skor 3,09. Untuk 2024, kami menargetkan bisa mencapai 3,74, berdasarkan penilaian internal kami. Meski demikian, hasil akhir tetap menunggu verifikasi dari KemenPAN-RB yang dijadwalkan keluar bulan depan,” tambah Sultan.

Sultan juga menyoroti peningkatan Indeks Keamanan Informasi (KAMI), yang naik dari 301 pada 2023 menjadi 323 pada 2024. Peningkatan ini, kata Sultan, tidak terlepas dari upaya meningkatkan kesadaran keamanan siber melalui berbagai program Diskominfo-SP.

“Kami fokus pada keamanan informasi, sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP),” lanjutnya.

Namun, Sultan juga menekankan masih terdapat 422 titik blank spot di Sulsel. Pemprov Sulsel pun kata dia ssudah melaporkan masalah tersebut ke Kementerian Kominfo.

“Surat Gubernur Sulsel terkait hal ini telah dikirimkan ke Kementerian Kominfo pada 18 Maret 2024. Saat ini, kami masih menunggu tindak lanjut dari pusat,” jelasnya.

Mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Sultan mengungkapkan Pemprov Sulsel tengah mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Bidang Komunikasi dan Humas.

“Pada 2022, status KIP kami adalah 'Informatif', namun pada 2023 turun menjadi 'Cukup Informatif'. Kami berharap bisa kembali meraih status 'Informatif' seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Diskominfo SP Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu program strategis Pj Gubernur Sulsel, terutama dalam mendukung program Satu Data Sulsel.

“Sejak Pj Gubernur menjabat, kami terus mendorong pengembangan Satu Data Sulsel. Salah satu capaian penting adalah peningkatan jumlah data sektoral dari 300 menjadi 428 data sektoral yang kini dapat diakses oleh masyarakat. Hingga Juni lalu, Satu Data Sulsel telah terintegrasi dengan Satu Data Indonesia, sehingga data tersebut bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Salim.

Terkait blank spot, Subkoordinator Pengolahan Data dan E-Government Bidang Aptika Diskominfo SP Sulsel, Andi Paisal, menjelaskan bahwa tanggung jawab pembangunan infrastruktur telekomunikasi berada di Kementerian Kominfo.

“Pemprov berkewajiban melakukan pendataan dan menyampaikan informasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo. Kami bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” pungkas Andi Paisal.