NEWS, IDenesia.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) memberikan remisi umum kepada 5.881 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 73 orang dinyatakan bebas.
Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan bagi WBP yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan secara baik dan terukur.
“Saya berpesan kepada seluruh WBP yang mendapat remisi hari ini untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadikan masa hukuman di Lapas, Rutan, atau LPKA sebagai sarana introspeksi diri dan teruslah berkelakuan baik,” kata Zudan dalam keterangannya, dikutip IDenesia dari laman Pemprov Sulsel, Senin, 19 Agustus 2024.
Zudan mengungkapkan, adapun WBP yang menerima remisi merupakan usulan dari 24 Lapas, Rutan, dan LPKA di Sulawesi Selatan. Remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari satu hingga enam bulan.
“Semua WBP yang menerima remisi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” tegasnya.
Zudan juga menekankan agar mereka yang kembali ke masyarakat menghindari narkotika serta tindakan kriminal lainnya, termasuk perkelahian yang dapat meresahkan warga.
Sementara itu, salah seorang WBP yang dinyatakan bebas Eka mengungkapkan, kebahagiaannya dan menyatakan motivasinya untuk menjadi lebih baik setelah kembali ke masyarakat.
“Alhamdulillah, senang sekali. Semoga bisa kembali ke masyarakat menjadi lebih baik lagi, apalagi setelah mendapat motivasi dari Bapak Gubernur,” ujarnya.
Per 16 Agustus 2024, jumlah penghuni Lapas dan Rutan se-Sulawesi Selatan mencapai 11.382 orang. Lebih dari setengahnya menerima remisi dalam rangka HUT RI ke-79 ini.
Untuk diketahui, pemberian remisi tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sulsel, Sekretaris Daerah Sulsel, Pejabat Manajerial Kanwil Sulsel, Kepala Divisi Pemasyarakatan Yudi Suseno, serta Kepala UPT Pemasyarakatan lingkup Kota Makassar.
