NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba kembali melantik 68 pejabat tinggi pratama atau Eselon II, pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV di lingkup Pemkab Bulukumba. Tercatat ada 35 orang pejabat fungsional yang juga ikut dilantik.
Pelantikan ini dilakukan setelah keluar dua surat persetujuan Kemendagri yaitu Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Kemudian Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang ditandatangani oleh Plh Dirjen Otonomi Daerah, Suhajar Diantoro.
"Hari ini kita melakukan pelantikan, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, sehingga kita patut apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan kepatuhan itu, termasuk sikap legowo para ASN yang sebelumnya dilantik kemudian dibatalkan," kata Sekda Kabupaten Bulukumba, Muh Ali Saleng yang dilansir IDenesia dari akun instagram resmi Pemkab Bulukumba pada Selasa, 7 Mei 2024.
Jika dirincikan jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon 2) yang dilantik sebanyak 8 orang, pejabat administrator (eselon 3) sebanyak 6 orang, pejabat pengawas (eselon 4) sebanyak 19 orang, serta pejabat fungsional sebanyak 35 orang. Sehingga total pejabat yang dilantik sebanyak 68 orang.
“Dengan pelantikan tersebut, maka polemik terkait "undo" sudah berakhir dengan sendirinya. Justru ada ratusan daerah lain yang juga dulu melakukan pelantikan tapi mungkin saat ini belum keluar persetujuan pelantikan dari Kemendagri,” tegasnya.
Mantan Kadis Pariwisata ini meminta para pejabat yang dilantik untuk bisa langsung fokus pada tugas dan fungsinya karena menurutnya banyak tantangan di depan mata dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kabid Humas Diskominfo, Andi Ayatullah Ahmad menyampaikan secara umum, pejabat yang dimutasi ini adalah pejabat yang keluar rekomendasinya saat dilantik 22 Maret yang lalu.
"Setelah mendapatkan persetujuan, mereka kembali dilantik setelah sebelumnya SKnya dibatalkan setelah keluar surat Mendagri," ungkapnya.
Andi Ullah sapaan akrab Andi Ayatullah Ahmad mengaku pelantikan tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bulukumba menjalankan tata kelola pemerintahan yang taat asas.
Setelah sempat berpolemik atas tafsiran batas waktu penggantian pejabat di daerah yang melaksanakan Pilkada, Pemkab Bulukumba memilih mengindahkan surat Mendagri yang menegaskan bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 2 September 2024. Sehingga 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024.
"Tentu ini suatu kesyukuran, karena hanya sebulan lamanya setelah SK dibatalkan, keluar surat persetujuan untuk melantik para pejabat tersebut," imbuh Andi Ullah.
