NEWS, IDenesia.id - Ketua Perikatan Nasional, Malaysia, Muhyiddin Yassin, mendesak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menjelaskan mengapa ia menandatangani perjanjian dengan Indonesia yang mengarah pada penetapan perbatasan laut teritorial.
Disadur IDenesia.id dari laman Channel News Asia, Minggu 11 Juni 2023. Berbicara dalam rapat umum koalisi di Negeri Sembilan pada Sabtu malam 10 Juni 2023, menjelang pemungutan suara di negara bagian tersebut, Muhyiddin mempertanyakan apakah perjanjian-perjanjian yang ditandatangani pada minggu lalu berarti Malaysia berkompromi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan nasional dan batas-batas wilayah.
Pada hari Kamis, Indonesia dan Malaysia menandatangani enam instrumen bilateral yang berkaitan dengan penyeberangan perbatasan, perdagangan, kerja sama dalam promosi investasi, pengakuan bersama atas sertifikasi halal untuk produk dalam negeri, serta dua perjanjian yang berkaitan dengan batas laut teritorial.
Pengumuman ini dibuat selama kunjungan dua hari Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia. Perjanjian laut teritorial tersebut meliputi Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka. Jokowi kemudian menyatakan penghargaannya atas perjanjian tersebut, dengan mengatakan bahwa perjanjian tersebut telah "memakan waktu 18 tahun untuk diselesaikan".
Dalam pidatonya pada hari Sabtu, Bapak Muhyiddin mengatakan bahwa ia merasa "tidak nyaman" ketika mengetahui perjanjian tersebut.
"Ketika saya masih menjabat sebagai perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah," tambahnya.
"Indonesia adalah teman kami, tetapi dalam hal kedaulatan nasional, kami tidak bisa berkompromi. Kami tidak boleh mengalah sedikit pun. Ketika menyangkut perbatasan internasional, kami harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kami."
"Saya berharap (Anwar) akan menjelaskan masalah ini kepada rakyat dan bersikap transparan. Saya tidak menuduh, tapi saya ingin dia memberikan penjelasan."
Muhyiddin menambahkan bahwa selama masa jabatannya sebagai perdana menteri Malaysia, ia kemudian disarankan oleh para ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.
"Dalam hal kedaulatan nasional dan perbatasan internasional dengan negara lain, dia tidak boleh mengambil keputusan ini secara serampangan. Saya ingin dia menjelaskan dan membuat pernyataan kepada rakyat mengapa dan apa yang telah disepakati," tegasnya.
