NEWS, IDenesia.id - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin angkat bicara terkait isu tentang maraknya praktik pungutan liar (pungli) dalam distribusi air di tengah kondisi darurat. 

Achmad Hendra menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi para petugas yang kedapatan pungli. "Dalam kondisi darurat seperti ini karena SK juga sudah terbit mereka tidak memungut bayaran," tegas Hendra dalam keterangannya, Senin 11 September 2023.  

Hendra menegaskan demi menghindari hal tersebut, para petugas yang mengalokasikan air bersih kepada masyarakat akan diawasi. Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab para petugas lapangan dalam menjaga agar tidak ada praktik pungli yang terjadi selama proses distribusi air bersih.

“Jelas (ada sanksi), karena kami yakin karena setiap armada yang turun mendistribusi akan didampingi personil BPBD, nah teman-teman di lapangan bertanggung jawab jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pungli,” tegasnya lagi.

Di lain sisi, dirinya menegaskan jika distribusi air bersih ini dianggap bermanfaat di tengah dampak kekeringan parah yang tengah melanda saat ini. Sebab biasanya mereka harus membeli dengan harga yang relatif mahal. “Karena biasanya mereka beli sekarang gratis,” paparnya.

Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, BPBD Kota Makassar berharap dapat menjaga kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat di tengah kondisi darurat yang sedang dihadapi. Di Makassar, lima wilayah terdampak parah krisis air meliputi, Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Penulis: Alfiandis