NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, akan menerima dana desa yang cukup besar untuk tahun 2024 mendatang. Dana itu nantinya akan diperuntukan dan dikelola masing-masing kabupaten dan kota untuk prioritas pembangunan dan pengembangan produk yang ada di setiap desa. Pemerintah memberikan alokasi dana desa yang setiap tahunnya meningkat.
Tahun 2022 sebanyak Rp68 triliun, 2023 sebanyak Rp70 triliun dan 2024 sebanyak Rp80 triliun. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes-PDTT), Prof Paiman Raharjo mengungkapkan ada dua konsep umum yang bisa dijalankan Pemprov untuk memajukan dan mengembangkan desa yang ada di Sulawesi Selatan.
“Bagaimana cara kita meningkatkan atau membangun sebuah desa, tentunya seperti yang disampaikan bahwa kita harus berdasarkan potensi dan kultur. Tidak bisa kita membangun sebuah desa yang beda dengan konsep yang di desa yang beda dengan kultur dan potensi yang ada di desa," kata Prof Paiman dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Rabu, 11 Oktober 2023.
Prof Paiman menyatakan, membangun dari desa merupakan salah satu program Presiden Jokowi dalam Nawacita, yaitu membangun dari pinggiran. Apa yang telah dimiliki desa dan sudah dikembangkan oleh desa, harus dikonsep. Misalnya kulturnya pertanian ataupun perikanan, tetapi dipaksa menjadi industri. “Itu akan sulit akan maju, karena kulturnya beda,” ucapnya.
Menurut Prof Paiman, membangun desa ini, juga harus mencari sebuah potensi kearifan lokal desa. “Dengan adanya kearifan lokal desa, dikembangkan kemudian di boomingkan, ini akan menjadi nilai ekonomi. Sesuatu yang memiliki nilai ekonomi ketika berkembang di suatu desa, maka desa itu akan bisa menopang ekonomi nasional,” paparnya.
Kemendes, bertugas memantau dan memonitoring penggunaan dana desa. Sedangkan pengelola dana desa itu langsung dari Kementerian Keuangan. Sedangkan setiap tahun memiliki prioritas yang berbeda. "Tahun lalu kita tidak ada untuk prioritas stunting. Tapi tahun ini ada, kemudian ketahanan pangan, kemudian juga untuk masalah sosial untuk bansos dan sebagainya," urainya.
Lebih lanjut katanya, dalam menangani kemiskinan di desa, tidak bisa dari program pemerintah saja. Tetapi, bagaimana partisipasi dari masyarakat dan pengusaha untuk menumbuh kembangkan desa. Misalnya dalam pemberdayaan BUMDes. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam permodalan. “Sehingga permodalan internal dari masyarakat itu sendiri akan memperkuat perekonomian desa,” tegasnya.
Dikutip dari Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa (Kemendes), terdapat 2.255 desa yang ada tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulsel. Pagu anggaran dana desa di daerah ini pada tahun ini 2023, mencapai Rp2.117.144.808.000 dan total penyaluran RKD Rp2.110.603.775.903. Angka itu diambil dari total dana desa tahun ini yang mencapai Rp67.797.022.966.033.
