NEWS, IDenesia.id - Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI, memberikan saran kepada pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Makassar untuk selalu menerapkan layanan disabilitas yang inklusif untuk semua jenjang. Langkah itu bisa dimulai dari perbaikan sistem kecil, khususnya soal persepsi dan perspektif.
“Perlunya merubah perspektif inklusif dari sebuah program menjadi bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara,” kata Ketua KND-RI, Dante Rigmalia dalam siaran pers yang diterima dari Pemerhati Disabilitas Makassar, Abdul Rahman Selasa, 28 November 2023.
Menurutnya, sekolah tidak boleh lagi diberikan label sebagai pelaksana sekolah inklusif. Namun sebuah kota yang inklusif harus memberikan layanan disabilitas di semua jenjang sekolah kepada semua warga kota Makassar yang membutuhkan layanan spesifik tanpa kecuali.
Untuk itu diperlukan adanya Unit Layanan Disabilitas Pendidikan (ULD-P) di tingkat kota, seperti yang diinisiasi oleh pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar. Keduanya juga telah menandatangani pernjanjian kerja sama untuk mengembangan ULD-P di Kota Makassar
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin juga menerangkan bahwa pada saat ini, perspektif daerahnya sebagai kota inklusif dalam bidang pendidikan telah diwujudkan dalam berbagai aktivitas. Seperti regulasi yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan layanan pendidikan inklusif.
Baik di sekolah terdekat di tempat tinggal mereka, yang dituangkan dalam penerimaan siswa baru, serta pelatihan bagi guru untuk memiliki pengetahuan dasar dalam menangani anak disabilitas di sekolah masing-masing. Dinas pendidikan juga mengakomodasi komunitas mantan penderita kusta untuk mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan.
Itu yang akan dikembangkan dengan pemberian life skill kedepannya. “Berbagai praktik baik ini akan diperkuat dan dipertajam dengan lahirnya ULD-P yang akan mendukung sekolah untuk memberikan layanan inklusif yang lebih baik dan berkualitas, atas dukungan berbagai pihak diantaranya Perguruan Tinggi, NGO dan tentunya KND-RI,” imbuhnya.
