NEWS, IDenesia.id – Rencana pemilu raya ketua RT/RW di Makassar sedianya yang akan digelar pada November 2022 mendatang, yang pelaksanaanya akan menggunakan sistem pemungutan e-voting (pemungutan suara eletronik) diputuskan di tunda oleh Danny Pomanto
Keputusan penundataan pemilu raya tersebut diambil karena rencana penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan tersebut rawan menimbulkan konflik sosial.
"Ini karena masih dipertengkarkan e-voting atau tidak. Kemungkinan besar, daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, kemungkinan saya mundur saja (pemilu RT/RW)," ucap Danny Pomanto kepada awak media, Rabu 5 Oktober 2022.
Menurutnya, penggunaan sistem e-voting memang masih menuai pro dan kontra. Pihaknya tidak ingin ada riak-riak terkait rencana tersebut apalagi dikait-kaitkan dengan politik. Selain itu Pemilu raya ketua RT/RW itu rencananya akan digelar bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Diketahui, sebanyak 5.975 jabatan ketua RT/RW di Makassar yang belum definitif alias dijabat oleh Pj. Rinciannya 996 Ketua RT dan 4.979 Ketua RW. Danny menunjuk Pj RT/RW tersebut sesuai dengan Perwali Nomor 27 Tahun 2023 pada Maret 2022 lalu.
Anggaran pemilihan ketua RT/RW telah diusulkan masuk di APBD Perubahan. Begitu pun dengan Perwali Pemilu Raya sebelumnya menjadi atensi pemerintah kota untuk segera dirampungkan.
Meski telah diputuskan oleh Danny Pomanto untuk menunda pemilihan RT/RW tersebut namun Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar menitipkan harapan kepada Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto agar tidak menunda pemilihan Ketua RT/RW secara serentak. Melalui Ketua Fraksinya, Abd Wahab Tahir, Rabu 5 Oktober 2022 mengatakan, sebaiknya pemilu raya tidak ditunda dan tetap dilaksanakan tahun 2022 ini.
“Terkait teknis pemilu raya kami serahkan sepenuhnya kepada penyelengara. Mau e-voting atau konvensional atau bentuk lain, itu urusan penyelengara pemilu raya. Kami tidak mencampuri urusan teknis karena nanti kesan subyektif dan menghasilkan demokrasi yang tidak obyektif,” ujar adbul Wahab dari fraksi golkar DPRD Makassar.
