NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Kota Makassar bersiap mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID menggantikan KTP elektronik.
PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, mengatakan bahwa permasalahan administrasi catatan sipil di Kota Makassar bisa terus diminimalisir.
Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Forum OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Hotel D’Maleo.
Menurutnya, saat ini momen yang tepat untuk mendiskusikan permasalahan administrasi kependudukan. Mengingat Pemerintah Pusat telah menargetkan pemberlakukan digital id pada Februari 2024 ini.
"Pemerintah pusat menargetkan pengimplementasian digital Id akan tuntas pada akhir Februari 2024. Jadi kita di Kota Makassar juga harus mempersiapkan lebih awal dengan itu. Mudahnya ini, data kita sudah satu dalam digital id. Tak perlu lagi harus pergi fotocopy jika diperlukan. Datanya lebih akurat," katanya, dilansir dari lama resmi Pemkot Makassar, Sabtu, 17 Februari 2024.
Firman mengungkapkan Dinas Dukcapil, sebagai bagian dari pemerintahan yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil, memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Oleh karena itu, peran serta aktif dari seluruh perangkat daerah, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, sangatlah penting dalam memastikan terwujudnya sistem Dukcapil yang efektif, efisien, dan akurat, untuk mewujudkan Dukcapil yang prima.
Sementara, Kepala Dinas Dukcapil, Hatim, menambahkan ke depannya layanan pengurusan administrasi penduduk akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Jadi nanti akan lebih banyak urus berkas kependudukan di kecamatan. Kita arahkan ke sana biar tidak menumpuk di kantor Disdukcapil. Ini juga agar memudahkan masyarakat bisa lebih dekat mengurus,” tuturnya.
Tak hanya itu, dia menyebut kecamatan dan kelurahan memiliki peran besar sebagai garda terdepan masalah pendataan kependudukan.
Pasalnya, data kependudukan merupakan bagian terpenting dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah. Seperti penentuan pemberian BPJS Kesehatan, bantuan untuk warga dengan kemiskinan ekstrem. Semua tercatat dalam administrasi kependudukan.
“Jadi buat para camat dan lurah rajin ki genjot warga ta untuk mengupdate data penduduknya karena data ini dipakai pemerintah untuk menentukan kebijakan kedepannya,” pungkas Hatim.
Soal hadirnya IKD atau digital Id program dari pusat, Hatim mengaku siap untuk bersinergi dan mengaplikasikannya sesuai arahan Wali Kota Makassar terkait digitalisasi.
