NEWS, IDenesia.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melaksanakan Evaluasi Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) untuk mendorong Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi Provinsi Layak Anak. Evaluasi tersebut menyoroti 3 aspek yang harus diperhatikan demi mewujudkan hal tersebut.

Menurut Kepala DP3A Dalduk KB Provinsi Sulsel, Andi Mirna, evaluasi di daerah harus dilakukan secara bersama, dengan kesadaran akan kelebihan dan kekurangan masing-masing wilayah. Selain itu, perlu mengubah persoalan yang ada menjadi pemicu untuk kemajuan, bukan sebagai hambatan.

"KLA tidak hanya terkait dengan aspek perlindungan anak, namun juga mencakup perencanaan, penganggaran, pendidikan, dan semua aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak," kata Andi Mirna yang dilansir IDenesia.id dari laman resmi Pemprov Sulsel, Rabu, 6 Maret 2024.

Dalam upaya mewujudkan Sulsel sebagai Provinsi Layak Anak, Andi Mirna mengungkapkan pentingnya sinergitas lintas sektor dan kolaborasi antarinstansi dalam menangani isu perlindungan anak. Dia juga menekankan peningkatan jumlah daerah yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta upaya advokasi dan sosialisasi.

Andi Mirna mengungkapkan dari hasil Evaluasi KLA Tahun 2023 menunjukkan dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel, seluruhnya telah menginisiasi KLA. Namun, baru 6 kabupaten dan kota mencapai peringkat madya, dan belum ada yang mencapai peringkat utama. 

“Penguatan kapasitas, upaya pencegahan agar target kita mengurangi angka kekerasan, dan pekerja anak bisa tercapai,” ujarnya.

Dia melanjutkan, melalui evaluasi yang jujur dan transparan, diharapkan daerah dapat terus memperkuat aspek yang masih kurang dan mempertahankan yang sudah terbukti berhasil. Sehingga hak dan perlindungan anak di Sulsel dapat terjamin dengan maksimal.

“Evaluasi yang jujur dan transparan menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa daerah mampu memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi mereka,” tegasnya.