Komnas HAM bersama Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja. (Foto: Dok Komnas HAM)

Komnas HAM Ingin Pastikan Pelaksanaan HAM dalam Pembangunan IKN

Publish by Redaksi on 19 September 2024

NEWS, IDenesia.id—Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa ada tiga program kerja tambahan yang ingin dikembangkan Komnas HAM pada 2025. Salah satunya terkait Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu disampaikan Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 19 September 2024.

Sebelumnya, hal ini sudah disampaikan Komnas HAM dalam rapat bersama Komisi III DPR RI terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran (TA) 2025, serta usulan tiga program kerja tambahan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.

"Pertama, memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berkesesuaian dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), kedua, penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Komnas HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ketiga, renovasi gedung kantor," ujar Atnike sebagaimana dilansir IDenesia di Info Publik, Kamis, 19 September 2024.

Pagu anggaran untuk Komnas HAM di 2025 ditetapkan sebesar Rp130,52 miliar, dengan alokasi untuk Komnas HAM sebesar Rp99,57 miliar dan Komnas Perempuan sebesar Rp30,95 miliar.

Atnike merinci penggunaan anggaran tersebut, di mana Rp38,2 miliar dialokasikan untuk operasional pegawai, Rp20,6 miliar untuk operasional barang, dan Rp40,7 miliar untuk belanja operasional.

Tapi Atnike menyoroti bahwa anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan mendesak. Terutama terkait penyesuaian hak keuangan dan fasilitas bagi pimpinan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komnas HAM.

Termasuk dalam kebutuhan anggaran ini adalah penyesuaian tunjangan kinerja pegawai yang telah disetujui Presiden melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2024, yaitu peningkatan tunjangan kinerja dari 60 persen menjadi 70 persen.

Ia juga menyinggung kekurangan anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan sumber daya manusia (SDM) dan tunjangan jabatan fungsional untuk penata mediasi sengketa HAM, yang saat ini masih menunggu persetujuan Presiden.

Menanggapi usulan tersebut, Komisi III DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan tambahan anggaran yang diajukan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Komisi III mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp37,17 miliar untuk Komnas HAM dan Rp34,02 miliar untuk Komnas Perempuan, sehingga total anggaran yang diusulkan mencapai Rp201,72 miliar.

Hasil rapat ini akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

#Topik Terkait

cropped-FAVICON-1.png
IDenesia Daily
hello world!
cross