NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025 sebesar Rp9,378 triliun. APBD tersebut terdiri dari belanja daerah sebesar Rp9,214 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp164 miliar.
Besaran anggaran tersebut disepakati dalam rapat paripurna tentang Ranperda APBD 2025 di Gedung DPRD Suslel pada Jumat, 20 September 2024. Ranperda itu ditandatangani Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrullohbersama Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah.
Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan (Sulse) berharap APBD ini bisa dikelola dengan baik. Dia menekankan agar Pemprov Sulsel memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
"Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan," kata Irwan Hamid dikutip IDenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Jumat, 20 September 2024.
Irwan menambahkan, APBD memiliki peran strategis untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga lanjut dia sebagai sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat," sebutnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Prof. Zudan mengapresiasi kesepakatan ini, yang menjadi paripurna terakhir bagi DPRD Sulsel periode 2019-2024. Menurutnya, APBD yang ditetapkan memiliki postur anggaran yang sehat.
"Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat," sebutnya.
Dia menjelaskan, APBD yang sehat harus dimulai dari APBD Perubahan 2024 dan APBD Pokok 2025, dengan fokus menyelesaikan seluruh kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga.
“Tidak boleh lagi ada praktik ‘tutup lubang gali lubang’. APBD harus dirancang dengan sistem penganggaran yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, DPRD, Gubernur, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Sulsel, termasuk pemberian beasiswa bagi aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa, pelajar, serta tokoh berprestasi.
Tak hanya itu, APBD juga diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, serta penyelenggaraan event budaya. Pemerintah juga akan fokus pada program nasional dalam penanganan kemiskinan, stunting, inflasi, serta isu-isu prioritas lainnya, termasuk Program 4 Plus 2 yang meliputi penanganan gizi buruk, anak tidak sekolah, dan kemiskinan ekstrem.
