NEWS, IDenesia.id - Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan publik dengan fokus pada evaluasi serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Andi Arwin bahkan menargetkan serapan anggaran Pemkot Makassar bisa mencapai 70 persen di akhir triwulan ketiga.

Hal tersebut disampaikan Andi Arwin Azis saat memimpin rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar di Balai Kota, Rabu, 25 September 2024.

“Tidak masuk akal jika sudah memasuki triwulan ketiga tapi serapan masih di bawah 50 persen. Minimal harus mencapai 65-70 persen,” kata Andir Arwin Azis dikutip dari laman resmi Pemkot Makassar, Kamis, 26 September 2024.

Arwin juga menyatakan akan melakukan evaluasi serapan anggaran seluruh OPD pada pekan depan. Evaluasi ini mencakup presentasi capaian serapan hingga akhir triwulan ketiga.

“Saya ingin melihat, di akhir triwulan ketiga, jika serapan anggaran di bawah 50 persen, saya akan menanyakan kendalanya,” tegasnya.

Arwin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal serapan anggaran. Ia bertekad untuk memaksimalkan serapan anggaran selama 2 bulan masa jabatannya sebagai Pjs Walkot Makassar.

“Saya ingin dalam dua bulan ini, serapan anggaran bisa maksimal, karena keberhasilan perangkat daerah dinilai dari tingginya serapan anggaran yang mencerminkan banyaknya program yang dijalankan untuk masyarakat,” ujarnya.

Menurut Arwin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab jika APBD tidak terserap dengan baik, itu menunjukkan pelayanan publik yang belum optimal.

“APBD harus terserap maksimal, jika tidak, masyarakat yang dirugikan,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Arwin meminta agar para kepala OPD lebih aktif mengidentifikasi kendala yang menyebabkan lambatnya serapan anggaran. “Saya berharap, melalui evaluasi ini, program-program yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik di sisa tahun anggaran 2024,” harapnya.

Selain serapan anggaran, Arwin juga menyoroti pentingnya percepatan pembayaran gaji dan TPP ASN. Dia ingin memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu untuk meningkatkan kinerja aparatur.

“Gaji dan TPP ASN harus dibayarkan tepat waktu. Setiap tanggal 1, dan jika ada hari libur, TPP harus sudah diterima paling lambat tanggal 5,” jelasnya.

Percepatan pembayaran ini, menurutnya, diperlukan untuk memacu kinerja, meningkatkan inovasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. “Kinerja ASN tidak bisa diharapkan optimal jika hak mereka tidak dipenuhi tepat waktu,” pungkas Arwin.