NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menunda penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pindahan. Kebijakan ini diambil akibat melonjaknya belanja pegawai yang mencapai 42 persen dari total belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa keputusan tersebut bertujuan menekan belanja pegawai yang saat ini berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yakni maksimal 30 persen.

"tadi kita sepakati dengan Kepala BKD, untuk sementara tidak menerima pegawai pindah masuk ke Pemprov Sulsel," ujar Sekda Pemprov Sulsel, Jufri Rahman dikutip IDenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Kamis, 3 Oktober 2024.

Jufri mengungkapkan, tingginya belanja pegawai disebabkan oleh berkurangnya total belanja daerah yang diperkirakan hanya mencapai Rp 9 triliun. Padahal kata dia, tahun sebelumnya mencapai Rp 10 triliun.

“Karena kalau pegawai pindah itu gajinya tidak ikut, jadi kita masukkan menjadi tanggungan kita. Selain itu, jumlah tenaga PPPK, ASN, dan honorer kita juga cukup besar," jelas Jufri.

Dia menegaskan, apabila belanja pegawai terus melampaui 30 persen, hal ini akan berdampak pada penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga tahun 2027, seiring masa berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

"Belanja pegawai kita tidak boleh melebihi 30 persen, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pembatasan ini sangat penting," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, juga disepakati bahwa penerimaan tenaga PPPK paruh waktu pada tahun 2024 akan diprioritaskan guna mengurangi beban anggaran dibandingkan penerimaan tenaga penuh waktu.