NEWS, IDenesia.id - Sebanyak 421 titik di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) masih belum terjangkau jaringan internet atau disebut sebagai blank spot. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyampaikan kekecewaannya karena hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait upaya penyelesaian masalah tersebut.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel, Sultan Rakib saat menghadiri peluncuran aplikasi pembelajaran Learning Management System (LMS) Pamong Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di The Sultan Hotel, Jakarta, pada 15 Oktober 2024.
"Walaupun Sulsel sudah keluar dari kategori wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), masih ada 421 titik yang belum terjangkau jaringan internet. Ini menjadi kendala yang belum terselesaikan," ujar Sultan Rakib dikutip IDenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Kamis, 17 Oktober 2024.
Menurut Sultan, Pemprov Sulsel telah berkali-kali mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur jaringan internet di wilayah blank spot tersebut. Hanya saja, hingga saat ini belum ada tanggapan mengenai problem tersebut.
"Kami dari Kementerian Kominfo Dirjen Aptika, pak Gubernur kami saat itu yang tanda tangan, sampai sekarang belum ada reaksi," jelas Sultan.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo, Hokky Situngkir, meminta Pemprov Sulsel untuk bersabar. Dia memastikan pihaknya tengah berupaya merealisasikan solusi untuk mengatasi masalah blank spot di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
"Sabar ya pak ya, tunggu," ujar Hokky.
Dalam forum tersebut, juga diusulkan pembangunan beberapa menara telekomunikasi secara bertahap untuk mendukung kelancaran operasional LMS Pamong Desa di wilayah pedesaan.
LMS Pamong Desa sendiri merupakan sistem manajemen pembelajaran berbasis digital yang diperuntukkan bagi aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa di seluruh Indonesia.
Keberhasilan implementasi LMS ini, menurut Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, sangat bergantung pada dukungan pimpinan daerah, ketersediaan infrastruktur jaringan internet, serta partisipasi aktif dari para pamong desa.
Tiga sektor utama yang berperan dalam keberlanjutan LMS Pamong Desa, yakni Dinas Kominfo di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) kabupaten/kota, juga diundang untuk mengikuti rapat koordinasi nasional terkait pelaksanaan program ini.
