NEWS, IDenesia.id—Sedang marak terjadi di Indonesia anggota DPRD di berbagai daerah menjaminkan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai legislator ke bank. Mereka ramai-ramai menggadaikan SK setelah pelantikan untuk mendapatkan pinjaman uang.
Pinjaman mereka bervariasi. Mulai Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Fenomena ini diketahui terjadi di daerah-daerah seperti Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Serang (Banten), Malang (Jatim), Subang (Jabar), Kabupaten Bangkalan, dan daerah lainnya.
Khusus di Kabupaten Bangkalan, ada sekitar 20 anggota DPRD yang langsung menggadaikan SK-nya ke bank usai dilantik sebagai wakil rakyat. Sedangkan di Kota Serang, tercatat ada 10 legislator yang melakukan hal sama setelah resmi menjadi legislator pada Selasa, 3 September 2024 lalu.
Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko menegaskan, fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Alasannya, bisa saja akhirnya anggota DPRD tersebut dalam pembahasan anggaran daerah memainkan strategi tukar guling sehingga memunculkan potensi korupsi dan gratifikasi.
Menurut Anang, fenomena ini adalah akibat mahalnya ongkos politik. Baik saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD maupun juga setelah menjadi anggota DPRD.
"Ongkos politik untuk menjadi caleg saja biaya alat peraga, timses, mendulang suara dari konstituen sangat mahal. Tidak cukup cuma punya modal Rp400 juta sampai Rp500 juta," katanya dalam wawancara dengan RRI Pro 3 sebagaimana dilansir IDenesia dari rri.co.id, Minggu, 8 September 2024.
Anang mengatakan, ongkos politik itu akan terus dikeluarkan para legislator. "Di antaranya untuk merawat pemilih mereka dan meningkatkan potensi suara untuk periode berikut. Biaya-biaya permintaan sumbangan juga termasuk, dan lain sebagainya," jelasnya.
Warga asal Gorontalo, Rifanto mengatakan, anggota DPRD yang sudah menggadaikan SK-nya tidak akan bisa maksimal menjalankan tugas dan fungsinya. Itu karena mereka kemungkinan akan lebih sibuk memikirkan utangnya dibandingkan bekerja untuk rakyat.
"Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal jika pikirannya nanti lebih fokus pada bagaimana membayar cicilan utang ke bank. Berapa sih gaji anggota DPRD, apakah cukup untuk membayar pinjaman dan memenuhi kebutuhan lain," ujar Rifanto.
Fenomena menggadaikan SK setelah dilantik sebenarnya bukan hal baru. Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan ada sekitar 30 orang dari 45 anggota dewan di periode sebelumnya yang juga menggadaikan SK mereka ke bank.
