NEWS, IDenesia.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), mencatat ada 254 kasus stunting di tahun 2023 lalu. Namun angka tersebut mengalami penurunan drastis menjadi 100 kasus hingga Maret 2024.

Pencapaian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, saat menghadiri kampanye peduli stunting di Puskesmas Wara Utara pada Senin, 22 April 2024. Ia mengatakan sudah ada 10 kelurahan di Kota Palopo yang mencapai status zero stunting.

"Di bulan Maret tahun 2024 tinggal 100 kasus, berarti kurang 6 bulan kita mengintervensi jumlah kasus 154 kasus. Bahkan sudah ada 10 kelurahan zero stunting," kata Kepala Irsan Anugrah yang dilansir IDenesia.id dari laman resmi Pemkot Palopo pada Kamis, 23 April 2024.

Irsan mengaku, salah satu upaya yang diinisiasi untuk mengatasi stunting yakni gerakan makan telur. masyarakat pun diimbau untuk mengkonsumsi dua telur setiap hari, mengingat kandungan protein yang cukup tinggi dalam telur. Sehingga diharapkan menjadi langkah proaktif dalam menekan angka stunting di Kota Palopo.

"Telur kaya akan kandungan protein dan dua telur bisa mencukupi kandungan protein bagi kita dalam sehari," ujarnya.

Irsan juga menyampaikan harapannya untuk menjadikan Kota Palopo sebagai daerah zero stunting. Ia menekankan pentingnya kesehatan anak balita sebagai modal untuk masa depan yang lebih baik, termasuk ketika Indonesia memasuki era bonus demokrasi pada tahun 2045.

"Kita berharap anak balita kita sehat, sehingga ketika Indonesia mendapatkan bonus demokrasi nanti tahun 2045 kita semua siap," ujarnya.

"Kita bisa akan menciptakan lapangan kerja yang produktif, sehat dan bugar. Hal ini tentu akan menciptakan tenaga profesional yang mumpuni," tambahnya.

Selain itu, Irsan juga mengungkapkan di Kota Palopo telah diterapkan program Universal Health Coverage (UHC). Di mana masyarakat setempat dapat memiliki jaminan kesehatan melalui kartu BPJS. 

Sementara bagi yang belum memiliki BPJS, diminta untuk segera melapor ke Dinas Kesehatan guna mengaktifkan jaminan kesehatan tersebut. Karena diakui kata dia, jaminan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

"Jika ada yang belum memiliki BPJS, silahkan melapor ke Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan BPJS. Karena jaminan kesehatan sangat penting," tutupnya.