NEWS, IDenesia.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, mewanti-wanti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai prinsip netralitas dalam momen Pemilu 2024. Termasuk pengingat, agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis dalam tahapan pemilu. 

Khususnya yang berkaitan dengan persoalan teknis. “Dilarang memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya untuk calon peserta pemilu,” tulis pengumuman Bawaslu Makassar dalam pamflet online yang dilansir dari akun Instagramnya, Jumat, 27 Oktober 2023. 

Bawaslu juga menyertakan aturan mengenai larangan tersebut kepada ASN. Lembaga pengawas pemilu ini merujuk Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di dalamnya termaktub bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan partai politik. 

Selanjutnya, Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Isinya, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden-calon wakil presiden, calon kepala daerah-wakil kepala daerah, calon anggota DPR, dan DPRD dengan cara membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. 

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin sebelumnya menyampaikan, seluruh ASN wajib dan siap mendukung KPU dan Bawaslu Sulsel dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Begitu juga dengan para kepala OPD. “Seluruh kepala dinas di Pemprov Sulsel siap mendukung KPU dan Bawaslu di Sulsel," tegasnya. 

Di sisi lain, Bahtiar juga mengusulkan agar deklarasi netralitas ASN dan seluruh penyelenggara urusan pemerintahan, digelar sampai di tingkat kecamatan yang tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulsel. “Agar dapat memberikan pesan kuat untuk seluruh ASN di Sulsel," tuturnya.

Bahtiar berpesan, agar selalu menjaga netralitas dan kedamaian dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang. "Kedamaian lebih penting dari apapun, supaya kita semua bijaksana dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 aman dan lancar," pesannya.