NEWS, IDenesia.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menggodok skema pemberian insentif untuk masyarakat yang membeli kendaraan listrik. Tujuannya untuk mengurangi emisi yang dikeluarkan dari penggunaan kendaraan konvensional.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen Ilmate) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengatakan, aturan tersebut saat ini masih dibahas di Kementerian Keuangan yang akan menggelontorkan anggaran untuk pemberian insentif.

Secara prinsip, Taufik menjelaskan, nantinya insentif tersebut berhak diterima untuk konsumen otomotif di Indonesia. Kecuali untuk pengadaan Kementerian dan BUMN.

"Pemberiannya ke siapa, nanti bisa dikroscek dengan data nasional yang sudah tersedia. Jadi yang memang layak, yang kepingin beli motor tapi duitnya pas-pasan," ujar Taufik Bawazier dalam sesi diskusi pada acara IIMS 2023, Senin (20/2/2023).

Taufik menambahkan, pemerintah bakal melakukan penyocokan data dengan dukcapil untuk pemberi subdisi dan insentif yang tepat sasaran.

"Karena tujuan besarnya adalah menumbuhkan ekosistem dulu untuk kendaraan listrik," lanjutnya.

Menurutnya, kendaraan listrik yang dibeli dengan menggunakan insentif dari pemerintah itu tidak bisa dipindahtangankan atau tidak bisa diperjualbelikan.

"Market akan di skrining dari data nasional tadi, yang layak, dan tidak dipindahtangankan, artinya dia sudah mengurus STNK-nya. Jangan nanti dipindahtangankan lagi, kan tidak fair juga nanti," sambungnya.

Untuk aturannya insentif, Taufik mengatakan, saat ini usulan tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Namun ditargetkan tahun ini aturan tersebut sudah dapat disetujui dan di implementasikan.

"Kami mengusulkan (tahun ini), tapi nanti teman-teman di Kemenkeu itu nanti. Intinya didukung untuk industri kendaraan listrik ini," pungkasnya.