NEWS, IDenesia.id – Di tengah kritikan tajam masyarakat dan kasus yang menyeret sejumlah petingginya, Polri didaulat menjadi institusi Polisi terbaik kelima di dunia.
Indonesia masuk lima besar sebagai negara dengan institusi polisi terbaik di dunia. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri meningkat.
Berdasarkan hasil survei Gallup Global Law and Order Index 2022, Amerika Serikat menempatkan Polri sebagai polisi terbaik nomor lima di dunia. Dikutip IDenesia dari berbagai sumber.
Dalam survei tersebut, Polri berada di bawah Singapura yang berada di peringkat pertama dengan perolehan 96 poin; Tajikistan 95 poin; Norwegia 93 poin, dan Swiss 92 poin. Lalu Indonesia di peringkat kelima dengan 92 poin.
“Negara/Wilayah dengan Tertinggi Skor Indeks Hukum dan Ketertiban,” demikian bunyi keterangan tertulis dari Gallup.
Indonesia mendapatkan skor 92, artinyua masih di atas sejumlah negara lainnya. Antara lain Finlandia dengan skor 91 dan Portugal dengan skor 91.
"Ini juga mencerminkan peningkatan di Indonesia, di mana kepercayaan meningkat menjadi 90 persen setelah tenggelam menjadi 81 persen pada tahun 2020 setelah tindakan keras terhadap demonstran meledak pada 2020," kata Gallup.
Dengan skor sebesar 92, posisi Indonesia pun masih berada di atas sejumlah negara lainnya, seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Finlandia, Islandia, dan Portugal.
"Hasil didasarkan pada perwakilan nasional, Sampel berbasis probabilitas di antara orang dewasa populasi berusia 15 tahun ke atas di 122 negara dan wilayah sepanjang tahun 2021," tutur hasil survei tersebut.
"Gallup melakukan survei melalui telepon atau tatap muka dengan sekitar 1.000 orang dewasa di masing-masing negara atau wilayah ini," katanya menambahkan.
Untuk hasil berdasarkan total sampel orang dewasa nasional, margin of sampling error
berkisar dari kurang lebih 2.0 hingga kurang lebih 5.5 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen. Margin kesalahan mencerminkan pengaruh data Bobot.
Selain kesalahan pengambilan sampel, pertanyaan kata-kata dan kesulitan praktis dalam melakukan survei dapat menimbulkan kesalahan atau bias ke dalam temuan jajak pendapat publik.
