NEWS, IDenesia.id - Polda Sulawesi Selatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi dan kecamatan, pengawas dan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) telah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) terkait kesiapan pelaksanaan dan pengamanan Pemilu 2024.
"Saya berharap kita semua harus terus bersinergi dan saling bekerja sama untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di Provinsi Sulawesi Selatan," kata Kapolda Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso dikutip dari akun Instagram resmi Polda Sulsel, Kamis, 12 Oktober 2023.
Menurut Kapolda, rakor ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan mempererat kerja sama seluruh stakeholder tingkat atas hingga bawah. Melalui sharing informasi, koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan bersinergi, demi terwujudnya Pemilu 2024 yang kondusif, damai, jujur dan adil.
“Ini merupakan hal yang dinilai sangat penting dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu tahun 2023-2024 dalam meningkatkan dan memantapkan keterpaduan tugas dan fungsi antas dinas dan instansi terkait,” tegas Irjen Boedi.
Menyoal teknis, Kapolda Boedi juga mengungkapkan telah mempersiapkan personelnya untuk tahapan pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024. Agar implementasi dari pesta demokrasi damai di Indonesia bisa terwujud. “Kekuatan dilibatkan berjumlah 17.915 personel. Yang terdiri dari Polda 5.048 dan Polres jajaran 12.867 personel,”
Polda Sulsel juga telah memetakan tingkat dan potensi kerawanan daerah berdasarkan hasil identifikasi internal. Meliputi, ambang gangguan, potensi gangguan Kamtibmas, dimensi partisipasi masyarakat, peserta kontestan dan dimensi penyelenggara. Beberapa daerah juga sudah mulai dipetakan skema penangannya.
Kabupaten Gowa disebut berstatus rawan. Sementara 23 kabupaten dan kota kurang rawan. Untuk potensi gangguan Kamtibmas, Kabupaten Enrekang, Jeneponto, dan Luwu berstatus rawan dan 21 kurang rawan. Sedangkan kategori dimensi partisipasi masyarakat yaitu seluruh kabupaten dan kota kurang rawan.
Terakhir adalah kategori peserta kontestan yaitu Palopo dan Enrekang berstatus rawan dan 22 kabupaten dan kota kurang rawan. Dan, dimensi penyelenggara yaitu Kota Palopo berstatus rawan dan 23 kabupaten dan kota kurang rawan. Kapolda juga sudah melaksanakan coaching clinic pengamanan pemilu di internal.
“Fungsi Baharkam merupakan pengemban fungsi preventif dan preemtif yang bertujuan untuk mengelola potensi gangguan dan ambang gangguan agar tidak menjadi gangguan nyata sehingga berdampak terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di masyarakat,” Irjen Boedi menyudahi.
