NEWS, IDenesia.id - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk mitigasi korupsi atas dana kelolaan haji.

"Menurut saya langkah BPKH sudah tepat menggandeng KPK adalah upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan dana umat yang dititip ke BPKH. Sebab bisa saja, tidak ada unsur kesengajaan, misalnya hanya keinginan melakukan terobosan, namun melanggar regulasi," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/1/2023).

"Semua kebijakan BPKH, untuk investasi harus terukur dan tidak melanggar hukum. Jadi langkah ini sangat tepat," terang dia.

Selain itu, lanjutnya juga dapat memberikan rasa aman secara psikologis terhadap jamaah calon haji. Di mana dana calon haji betul-betul dijaga, dan dimanfaatkan dengan benar oleh BPKH.

Namun, ia berpesan agar langkah kehati-hatian tersebut tak membuat BPKH miskin inovasi. Telebih dalam pengembangan kelolaan dana umat yang mencapai Rp.165 triliun.

"Jangan sampai juga membuat BPKH miskin inovasi untuk mengembangkan dana umat. Ini PR utama BPKH periode ini. Bagaimana hasil investasi bisa menopang pembiayaan haji secara berkelanjutan bisa investasi di ekosistem ekonomi haji dan umrah,"ujarnya.

Sebagai informasi, BPKH berkunjung ke Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (5/1/2023) lalu. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah telah melakukan penjajakan dengan Syarikah Arab Saudi untuk memulai bisnis di Arab Saudi dalam segi transportasi, akomodasi dan makanan mengingat banyaknya jamaah asli Indonesia pada saat musim haji dan umrah.