NEWS, IDenesia.id--Polisi Prancis menangkap CEO dan pendiri Telegram Pavel Durov di bandara dekat Paris pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 waktu setempat. Durov ditangkap atas dugaan pelanggaran yang terkait dengan aplikasi pengiriman pesan populer tersebut.
Salah seorang pejabat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada AFP, bahwa miliarder Prancis-Rusia berusia 39 tahun itu ditahan di bandara Le Bourget di utara ibu kota Prancis pada Sabtu malam.
Saluran berita televisi Prancis TF1 TV dan BFM TV juga melaporkan penangkapan tersebut, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, menurut Reuters sebagaimana dilansir IDenesia dari CBS News, Minggu, 25 Agustus 2024.
Ia baru saja melakukan perjalanan dari Baku, di Azerbaijan, sumber lain yang dekat dengan kasus tersebut mengatakan kepada AFP. Durov diperkirakan akan hadir di pengadilan pada hari Minggu.
Telegram tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Kementerian Dalam Negeri Prancis serta kepolisian Prancis juga tidak memberikan komentar.
OFMIN Prancis, sebuah badan yang bertugas mencegah kekerasan terhadap anak di bawah umur, telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Durov sebagai badan koordinasi dalam penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran termasuk penipuan, perdagangan narkoba, perundungan siber, kejahatan terorganisasi, dan promosi terorisme.
Salah satu sumber yang dekat dengan kasus tersebut mengatakan kepada AFP, Durov diduga gagal mengambil tindakan untuk mengekang penggunaan platformnya untuk tujuan kriminal.
"Sudah cukup impunitas Telegram," kata salah satu penyelidik, seraya menambahkan mereka terkejut Durov datang ke Paris karena tahu dia adalah buronan.
Durov memperkenalkan Telegram pada tahun 2013 dan meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah dia dikeluarkan dari VKontakte — situs jejaring sosial populer di Rusia yang didirikannya bersama — setelah ditekan oleh Kremlin untuk menyerahkan data pribadi pengguna, yang ditolaknya.
Dalam wawancara tahun 2016 dengan 60 Minutes, Durov mengatakan dia ngeri saat mengetahui bahwa Telegram — yang dirancang untuk dienkripsi secara ketat sehingga pemerintah tidak dapat mengakses data pribadi pengguna — digunakan oleh kelompok teroris seperti ISIS untuk berkomunikasi.
"Saya pribadi mendukung sisi privasi," kata Durov dalam wawancara tersebut saat ditanya apakah masalah privasi lebih besar daripada risiko keamanan.
"Namun satu hal yang harus jelas adalah Anda tidak dapat membuat satu pengecualian untuk penegakan hukum tanpa membahayakan komunikasi pribadi ratusan juta orang karena enkripsi aman atau tidak," ujarnya.
