NEWS, IDenesia.id - Wali Kota (Walkot) Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, berkomitmen memperkuat dan membenahi digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar. Meski digitalisasi sudah diterapkan sejak lama, Danny Pomanto mengakui masih diperlukan pembenahan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Seperti SPBE sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat rangking satu,” kata Danny dilansir IDenesia dari Pemkot Makassar, Jumat, 19 Juli 2024.

Danny mengungkapkan, Pemkot Makassar telah menerapkan berbagai sistem digital sesuai arahan pusat, namun perlu ada penyampaian detail ke pusat terkait implementasi ini. 

Danny Pomanto memberi contoh, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dibenahi oleh Diskominfo Makassar berhasil meraih peringkat pertama di Sulawesi Selatan pasca-pembenahan.

“Tidak ada alasan kita tidak menjadi nomor satu, semuanya sudah lengkap fasilitasnya,” tegasnya.

Danny juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam semua aspek kepegawaian, mulai dari data pribadi hingga data lainnya. 

Dia menyebutkan, Kota Makassar berhasil meraih angka 3,41 dalam kategori Baik untuk SPBE, berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada 11 Januari 2024.

Pada kegiatan tersebut, Menpan-RB Azwar Anas menegaskan bahwa Sulsel harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri, terutama dalam menghadapi masalah birokrasi yang sering menjadi rutinitas. Dia mengingatkan para pimpinan untuk selalu memperhatikan kinerja dengan rapat mingguan agar birokrasi berdampak positif.

"Dengan fasilitas ASN yang semakin baik dan digital, layanan publik harus menjadi lebih efisien, ungkap Azwar.

Menpan-RB juga menyoroti pentingnya kemudahan perizinan, seperti untuk konser atau event, yang dapat menggerakkan ekonomi. 

“Izin konser kalau dipermudah di Makassar, manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.