NEWS, IDenesia.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan, telah menghimpun data pendaftaran sertifikasi halal puluhan pelaku usaha di wilayahnya. Dari 10.099 yang telah mendaftar, baru 5.888 pelaku usaha yang telah menerima sertifikasi produk halal. 

Sebagian pelaku usaha lainnya, belum mendapat sertifikasi produk halal. "Dengan demikian, masih ada sekitar 40 persen yang sedang dalam proses," kata Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Khaeroni dilansir dari laman resmi Kemenag Sulsel, Senin, 11 September 2023. 

Khaeroni mengatakan proses sertifikasi halal akan terus berlangsung. Hal tersebut diungkapkan Khaeroni dalam Workshop Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI, akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi dan Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. 

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. “Sertifikasi halal tidak hanya berlaku pada makanan ataupun minuman, tetapi juga termasuk skincare dan produk lainnya,” tambahnya. 

Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham menyatakan, pihaknya telah menyediakan kuota satu juga pendaftar untuk sertifikasi gratis dan sudah tercapai sejak Agustus lalu. Penerbitan sertifikasi akan dibuka kembali pada 2024 mendatang.  

“Nantinya Oktober 2024 sertifikasi halal akan bersifat wajib bagi para pelaku usaha. Kalau anggarannya belum cukup (tahun ini 2023, maka akan dilanjutkan di tahun 2024," papar Muhammad Aqil Irham. 

Aqil menambahkan, sertifikasi halal mampu menambah daya saing suatu produk. Menurutnya, saat ini para konsumen lebih gemar memilih dan mengkonsumsi produk-produk yang halal.