NEWS, IDenesia.id — Qatar memanggil ratusan warga sipil, termasuk diplomat, yang ditarik dari luar negeri untuk tugas wajib militer. Menurut sebuah sumber dan dokumen yang dilihat oleh Reuters, mereka akan mengoperasikan pos pemeriksaan keamanan di stadion Piala Dunia.
Sebagaimana materi pelatihan yang diungkap Reuters, para wajib militer akan berlatih untuk mengatur antrean keamanan stadion. Termasuk mencari dan melacak barang selundupan seperti alkohol, obat-obatan atau senjata yang disembunyikan di kuncir kuda, lapisan jaket atau bahkan perut palsu.
Qatar memiliki populasi 2,8 juta – hampir 380.000 di antaranya adalah warga negara Qatar. Untuk Piala Dunia, diperkirakan akan ada arus masuk 1,2 juta pengunjung. Sejauh ini, Qatar sudah memiliki kesepakatan dengan Turki, yang akan memasok 3.000 polisi anti huru hara.
Pada awal September, warga sipil diperintahkan untuk melapor untuk tugas subuh di kamp Layanan Nasional di utara ibukota Qatar, Doha, kurang dari tiga bulan sebelum dimulainya turnamen 29 hari itu.
Warga sipil diberitahu bahwa mereka telah dipanggil untuk membantu Piala Dunia dan itu adalah "tugas patriotik" mereka untuk melakukannya.
“Kebanyakan orang ada di sana karena mereka harus – mereka tidak ingin mendapat masalah,” kata salah satu sumber sebagaimana disadur IDenesia.id dari allposttimes.com, Selasa, 27 September 2022.
Beberapa sukarelawan juga berlatih bersama wajib militer, yang memiliki pengetahuan langsung tentang rencana dan pelatihan tersebut.
Seorang pejabat pemerintah Qatar yang dimintai komentar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa utilitas nasional Qatar akan berlanjut seperti biasa selama Piala Dunia.
“Perekrutan akan memberikan dukungan tambahan selama turnamen sebagai bagian dari program reguler, seperti yang mereka lakukan setiap tahun di acara-acara publik besar seperti perayaan Hari Nasional,” jelas pernyataan itu.
Sejak 2014, pria Qatar yang berusia antara 18 dan 35 tahun telah mengikuti pelatihan militer setidaknya selama empat bulan sebagai bagian dari wajib militer yang diperkenalkan oleh Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Mereka yang menghindari tugas wajib militer bisa dipenjara satu tahun dan denda 50.000 rial Qatar.
