NEWS, IDenesia.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin mengakui bahwa keamanan siber, pemerintah cukup lemah. Potensi untuk diretas oleh orang misterius dan tak bertanggung jawab, dalam dunia maya pun semakin rentan apabila tidak sesegera mungkin ditangani.
"Kita perlu proteksi yang kuat untuk keamanan siber. Hampir semua pemerintahan lemah keamanan sibernya. Ini harus diproteksi untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," kata Bahtiar dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Selasa, 21 November 2023.
Sebagai mantan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengaku mengetahui bagaimana kerja-kerja kehumasan dan penyebaran informasi, apalagi di tahun politik. Ia menyampaikan betapa pentingnya membangun narasi tunggal untuk kebutuhan tahun-tahun politik.
"Kita harus membangun narasi tunggal. Ini harus ada manajemen tunggal dalam penyebaran informasi. Anggaran humas ini cukup besar untuk penyebaran informasi. Nah jangan sampai kita kalah dari attacker (penyerang), yang sudah menjadi profesi baru saat ini," jelasnya.
Bahtiar menyebut, jumlah penduduk Sulsel 9,3 juta. Sedangkan secara non fisik bisa mencapai puluhan juta. Menurutnya satu orang bisa membuat sampai lebih dari lima akun anonim di media sosial. "Ada satu orang bisa membuat 10 akun anonim berbeda-beda. Jadi dari 9,3 juta itu bisa menjadi 90 juta bahkan sampai 100 juta di sosial media," lanjutnya.
Kepada seluruh stakeholder, Bahtiar mengingatkan agar jangan sampai didikte oleh smartphone, terkhusus soal algoritma pencarian di mesin pencarian. Seperti Google, media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram dan lainnya. "Itu pentingnya wawasan untuk memahami informasi. Literasi keuangan kita semua juga masih rendah, makanya masih ada penipuan," ungkapnya.
Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengatakan, upaya untuk literasi keamanan siber pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Yang terpenting katanya, bagaimana semua stakeholder betul-betul bisa menyortir informasi, mana yang bisa disebarkan, mana yang tidak.
Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini yang dianggap berkembang sangat pesat. "Bagaimana mengawasi penyebaran hoaks terkait pencegahan pengelolaan data proses Pemilu dan Pilkada serentak," pungkasnya.
