NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Kota Makassar telah mengambil alih pengelolaan Pasar Butung. Pasar selama ini dikelola pengelola lama, namun setelah kasus dugaan korupsi sempat membelit, pemerintah melalui PD Pasar Makassar Raya resmi mengelola penuh pusat grosir terbesar di kawasan timur Indonesia ini.
Pemerintah mengklaim bahwa Pasar Butung ada aset. “Pasar Butung harus diselamatkan. Olehnya kami harus melakukan melakukan langkah tegas,” kata Dirut PD Pasar Pemkot Makassar, Ichsan Abduh dilansir dari laman resmi Pemkot Makassar, Rabu, 4 Oktober 2023.
Langkah tegas yang dimaksud Ichsan adalah mengambil alih langsung pengelolaan dari pihak lama. Tim gabungan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan pengambilalihan pengelolaan Pasar Butung, sejak Senin, 2 Oktober, awal pekan kemarin.
Mereka bahkan mendatangi langsung lokasi di sana untuk menyegel kantor pengelola laman kawasan Pasar Butung. Sempat terjadi ketegangan karena sejumlah pihak menolak kedatangan tim gabungan pemerintah dan institusi penegak hukum. Mereka berdalih pengelolaan pasar masih ditangani pihak lama.
Ichsan menjelaskan, langkah ini diambil setelah terjadi potensi kerugian dan diduga banyak pedagang yang dirugikan oleh pengelola sebelumnya. Salah satu permasalahan utama adalah pemberian kewenangan pengelolaan kepada Koperasi Bina Duta oleh pengelola pertama, Latunrung, tanpa adanya dasar hukum yang jelas.
Pemkot dan Koperasi Bina Duta kata Ichsan, tidak pernah membangun Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengelolaan pasar ini. Pemkot berusaha untuk mengembalikan hak pemerintah dan menertibkan aset yang telah habis masa kontraknya. “Oleh karena itu terpaksa kantor Koperasi Bina Duta kami segel,” papar Ichsan.
Pedagang Pasar Butung, Erni mengungkapkan, pengelola memang banyak merugikan pedagang. Iuran harian terlambat sehari saja, listrik lapak langsung dicabut. “Kami berharap kebijakan ini segera menemukan titik terang. Siapapun yang mengelola janganlah memberatkan dan merugikan pedagang. Karena kami hanya hidup disini kodong,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata Ichsan, langkah ini diambil demi kepentingan pedagang dan normalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasar Butung. Keselamatan aset dan hak pedagang menjadi prioritas dalam pengambilalihan ini.
