NEWS, IDenesia.id—Mohammad Javad Zarif mengundurkan diri sebagai wakil presiden Iran. Menjabat sejak 1 Agustus 2024, ia mundur setelah hanya 11 hari bekerja.

Zarif memutuskan mundur karena kecewa terhadap kabinet baru Iran yang beranggotakan 19 orang. Ia mengaku akan kembali ke dunia akademis.

Mantan menteri luar negeri Iran yang merundingkan perjanjian nuklir penting dengan negara-negara besar dunia tahun 2015 silam mengumumkan pengunduran dirinya Senin, 12 Agustus 2024 hari ini.

"Untuk menghindari kecurigaan atau alasan mengganggu kerja pemerintah... Saya mengundurkan diri dari posisi wakil presiden untuk urusan strategis minggu lalu," kata Zarif di platform media sosial X seperti dilansir IDenesia dari The New Arab, Senin, 12 Agustus 2024.

Zarif menyebutkan beberapa alasan pengunduran dirinya, terutama kekecewaannya terhadap susunan kabinet baru yang beranggotakan 19 orang.

“Saya malu karena saya tidak dapat menerapkan, dengan cara yang layak, pendapat ahli dari komite (yang bertanggung jawab untuk memilih kandidat) dan mencapai inklusi perempuan, pemuda dan kelompok etnis, seperti yang saya janjikan,” katanya.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menyerahkan susunan kabinetnya pada hari Minggu, yang mencakup seorang perempuan, ke parlemen untuk disetujui.

Daftar yang diusulkan ini menuai kritik dari beberapa kalangan reformis Iran, termasuk atas masuknya kaum konservatif dari pemerintahan mendiang presiden Ebrahim Raisi.

Zarif menuturkan, ia juga menghadapi tekanan pasca diangkat menjadi wakil presiden karena anak-anaknya memiliki kewarganegaraan AS.

Undang-undang Iran yang disahkan pada Oktober 2022 melarang penunjukan mereka yang mereka sendiri, anak-anaknya, atau pasangannya memiliki kewarganegaraan ganda untuk pekerjaan dan posisi sensitif.

"Pesan saya... bukanlah tanda penyesalan atau kekecewaan terhadap Dr. Pezeshkian atau penolakan terhadap realisme; melainkan berarti meragukan kegunaan saya sebagai wakil presiden untuk urusan strategis," katanya.

Zarif adalah diplomat tertinggi Iran antara tahun 2013 dan 2021 di pemerintahan presiden moderat Hassan Rouhani.

Ia terkenal di panggung internasional selama negosiasi nuklir panjang untuk perjanjian tahun 2015 yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

Kesepakatan itu secara efektif dibatalkan tiga tahun kemudian ketika Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan terhadap republik Islam tersebut.