Muhyiddin menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan kepada kepala sekolah SD dan SMP terkait larangan untuk terlibat dalam kegiatan jambore Makassar yang akan digelar pada pada 14 sampai 19 Agustus 2024 mendatang.
“Saya sama sekali tidak pernah mengeluarkan instruksi kepada kepala sekolah maupun pihak manapun untuk tidak mengikuti kegiatan Jambore. Alasan politik atau alasan lain yang dikaitkan dengan isu ini sama sekali tidak benar,” ungkap Muhyiddin dilansir IDenesia dari laman Pemkot Makassar, Kamis, 1 Agustus 2024.
Muhyiddin juga mengaku menerima sejumlah aduan dari beberapa orang tua siswa yang merasa keberatan dengan besaran biaya operasional per siswa yang dibebankan oleh beberapa sekolah.
“Di sisi lain, kami juga mendapat keluhan dari beberapa kepala sekolah dan guru terkait biaya operasional yang cukup besar untuk mengikutkan siswanya dalam kegiatan tersebut,” tambahnya.
Muhyiddin menekankan dalam Surat Permohonan Rekomendasi kepada kepala sekolah SD dan SMP pada 21 Juni, tidak ada penyebutan pemungutan biaya operasional siswa untuk mengikuti kegiatan Jambore ini.
“Surat tersebut berisi rekomendasi atau ajakan untuk berpartisipasi, bukan kewajiban, karena kami memahami tidak semua sekolah atau orang tua mampu memenuhi biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi masing-masing.
Muhyiddin juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari kegiatan Jambore adalah untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Ia berharap agar kegiatan ini dapat diikuti oleh para siswa tanpa hambatan.
“Kami berharap agar isu-isu terkait biaya operasional tidak lagi menjadi penghalang bagi sekolah-sekolah yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini,” pungkasnya.
