NEWS, IDenesia.id - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bulukumba untuk kesekian kalinya melakukan pembenahan dengan  merombak skema pelayanannya kepada tenaga pendidik. Kali ini, Disdikbud Bulukumba merubah skema pelayanan administrasi khusus tenaga pendidik dimulai pada pukul 13.00 WITA sampai jam kerja berakhir.

"Dengan pelayanan seperti itu, maka tak ada lagi alasan bagi guru atau kepala sekolah untuk meninggalkan sekolah dengan alasan mengurus berkas dan meninggalkan tugas pokoknya sebagai tenaga pendidik," kata Kepala Disdikbud Bulukumba, Andi Buyung Saputra yang dilansir IDenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Kamis, 23 Mei 2024.

Andi Buyung mengungkapkan, selama ini banyak oknum guru yang terindikasi meninggalkan jam mengajar dengan alasan mengurus berkas di dinas atau berkeliaran di tempat-tempat lain tanpa izin dari kepala sekolah. Padahal menurutnya, guru punya kewajiban kerja 37,5 jam setiap pekan.

"Kalau ada hal yang mendesak keluar sekolah, harus memiliki surat izin meninggalkan tugas pada jam efektif dari kepala sekolah," tambah Andi Buyung.

Selain itu, Disdikbud Bulukumba juga memberlakukan pelayanan satu pintu di loket pelayanan. Hal ini, kata Andi Buyung, sebagai langkah antisipasi terjadinya pungutan liar (pungli).

"Tidak ada lagi yang masuk ke ruangan-ruangan kepala seksi atau kepala bidang bahkan kepala dinas hanya karena urusan pelayanan," ujarnya.

"Saat ini kita sementara mengembangkan aplikasi online untuk pelayanan administrasi sederhana agar yang jauh dari kota bisa kita layani langsung tanpa harus ke kantor Dikbud," sambung Andi Buyung.

Alumnus IPDN ini juga meminta partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja tenaga pendidik. Apalagi ada satuan tugas (Satgas) pengawasan pendisiplinan dan permasalahan di lingkungan Dikbud.

"Bisa diadukan ke Satgas jika terdapat indikasi pelanggaran kerja atau kode etik serta pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan," pungkas Andi Buyung.