NEWS, IDenesia.id - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan United Pelaksana Teknis lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) ditemukan menggunakan domain yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel pun bakal melakukan penertiban terhadap OPD dan UPT yang tidak mematuhi penggunaan subdomain resmi pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo Sulsel Sultan Rakib usai rapat koordinasi antar OPD lingkup Pemprov Sulsel pada Kamis, 8 Februari 2024. 

“Ini harus kita tertibkan dan ini menjadi tanggung jawab kita semua agar semuanya menggunakan subdomain pemerintah,” kata Sultan Rakib dilansir IDenesia.id dari laman resmi Pemprov Sulsel pada Jumat, 9 Februari 2024.

Sultan Rakib mengatakan masih terdapat beberapa OPD dan UPT yang tidak patuh terhadap aturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Padahal aturan tersebut kata dia, sudah tertuang dalam Perpres 95 tahun 2018 dan Pergub 36/2022.

"Ada OPD yang masih menggunakan domain seperti dotcom dan dotweb, yang jelas melanggar ketentuan yang ada. Kami akan segera mengambil langkah untuk menertibkannya," ujarnya.

Hanya saja lanjut Sultan, indeks penerapan SPBE di Pemprov Sulsel di tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan. Dengan predikat Baik dan nilai 3,09 poin berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB). 

“Nilai ini jauh lebih tinggi jika dibanding nilai SPBE tahun 2022 lalu pemprov Sulsel saat itu harus puas dengan predikat Cukup,” tegasnya

DIketahui, pertemuan terkait penerapan dan pengembangan arsitektur SPBE dihadiri sejumlah OPD, termasuk Diskominfo SP, Bappelitbangda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, serta Biro Hukum dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel.