NEWS, IDenesia.id - KUHP Indonesia mendapat sorotan dari dunia internasional. Di antaranya datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga internasional itu menilai KUHP yang baru memiliki beberapa pasal yang bertentangan dengan kewajiban hukum internasional terkait hak asasi manusia. Selain itu, PBB menilai ada beberapa pasal yang berpotensi melanggar kebebasan pers di Indonesia.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim juga mengkhawatirkan KUHP itu dapat berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Indonesia. Dia menyebut kebijakan itu mungkin dapat berpengaruh di sektor bisnis karena para pelaku bisnis, termasuk investor, akan mempertimbangkan hukum yang dapat melindungi kebebasan dan nilai-nilai penting lainnya.
Menanggapi sorotan luar negeri itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Omar Sharief Hiariej dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (12/12), mengatakan KUHP disusun dengan cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu, negara dan masyarakat serta mempertimbangkan kondisi bangsa yang multietnis, multi-agama dan multi-budaya.
Sebagai negara demokratis lanjutnya KUHP juga disusun melalui proses konsultasi publik yang panjang guna mendapatkan masukan dari masyarakat melalui partisipasi yang bermakna.
Mengenai pasal terkait perzinaan dan kohabitasi, Edward menjelaskan pasal-pasal ini hanya diterapkan berdasarkan delik aduan absolut. Hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orangtua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang dapat membuat pengaduan. Pihak lain tambahnya tidak dapat melapor apalagi sampai main hakim sendiri.
Edward juga menjelaskan pasal-pasal tentang perzinaan dan kohabitasi (kumpul kebo) akan sulit menjerat pasangan wisatawan asing yang tengah berlibur di Indonesia.
"Wisatawan (asing) tidak akan bisa dijerat dengan pasal ini. Mengapa? Ketika sepasang (turis asing) datang berlibur ke Indonesia, mereka tidak terikat perkawinan yang sah, yang harus mengadukan itu cuma dua kemungkinan, anak-anak mereka atau orang tua mereka, yang notabene tidak berada di Indonesia, sedang berada di luar negeri sana. Jadi itu kekhawatiran yang berlebihan," kata Edward.
Dengan adanya pasal ini, lanjutnya, maka tidak boleh ada penggrebekan atau penyisiran karena sifatnya delik aduan. Jadi tidak boleh ada peraturan daerah yang menetapkan perzinaan dan kohabitasi sebagai delik biasa karena KUHP menyatakan sebagai delik aduan.
Edward menjelaskan ada tiga jenis kejahatan yang tidak boleh dibandingkan antar negara, yakni delik politik, delik penghinaan, dan kejahatan terhadap kesusilaan. Karena, katanya. antara satu negara dengan negara lain memiliki perbedaan dalam kondisi sosial, budaya, dan agama.
Dia mencontohkan di banyak negara aborsi adalah tindak pidana, sedangkan di negara-negara Eropa Utara praktik itu diperbolehkan.
Mengenai minuman beralkohol, dia mengatakan aturan itu sudah ada di KUHP lama dan tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Ia juga mengatakan, terkait kebebasan berpendapat, KUHP yang baru membedakan antara kritik dan penghinaan. Kritik, katanya, jelas tidak akan dapat dipidana karena dilakukan untuk kepentingan umum sementara penghinaan di negara manapun terhadap kepala negara dan lembaga negara jelas merupakan sebuah perbuatan tercela.
"Namun KUHP mengaturnya sebagai delik aduan sehingga masyarakat, termasuk simpatisan dan relawan, tidak dapat melaporkan. Jadi yang bisa mengadukan hanya presiden atau wakil presiden dan ketua lembaga negara," ujar Edward.
