NEWS, IDenesia.id – Untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat ditengah masa pandemi Covid-19 telah melandai, maka kegiatan sektor industri mulai ikut bergerak cepat dan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Sehingga berdampak pada kebutuhan BBM industri dan transportasi yang juga akan mengalami peningkatan.
Terlebih pemerintah dinilai belum menindaklanjuti kesepakatan penambahan kuota BBM bersubsidi dalam Rapat Kerja antara Komisi VII dan Menteri ESDM yang digelar pada 14 Apri 2023 lalu. Melihat perkembangan saat ini, untuk itu komisi VII DPR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera merealisasikan tambahan kuota BBM bersubsidi.
Dirangkum IDenesia.id dari berbagai sumber, Selasa 6 Juni 2023. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, berdasarkan outlook penyerapan solar tahun 2023 yang memperkirakan konsumsi BBM jenis solar akan mengalami kenaikan dari 17 juta kiloliter menjadi 18.35 juta liter. Hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak pasca-pandemi Covid-19 yang terjadi hingga tiga tahun.
"Pemulihan ekonomi pasca pandemi baru mulai bergerak dan ekonomi masyarakat belum berjalan normal. Karena itu masyarakat masih membutuhkan dukungan Pemerintah berupa subsidi harga-harga kebutuhan energi," jelas Mulyanto dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM.
Mulyanto menambahkan sebagian besar konsumsi solar ini untuk keperluan distribusi barang dan jasa transportasi. Sehingga bila harga solar stabil akan membuat harga barang lebih terjangkau karena biaya distribusinya tidak terlampau besar.
Sebelumnya diketahui Pertamina maupun Kementerian ESDM memprediksi outlook penyerapan solar di tahun 2023 sebesar 18.35 juta kiloliter. Artinya perlu ada penambahan kuota sebesar 1.35 juta kiloliter agar kebutuhan masyarakat sampai akhir tahun 2023 tercukupi. Begitu juga kuota solar untuk tahun 2024.
"Ini kan logis saja, karena mobilitas masyarakat di tahun 2024 makin meningkat seiring pemulihan menyeluruh pandemi Covid-19, karenanya kuota solar bersubsidi tahun 2024 perlu lebih tinggi atau paling tidak sama dengan tahun 2023," tutup Mulyanto.
