NEWS, IDenesia.id—Usulan penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) didukung Anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory. Itu guna efektivitas tugas sebagai media nasional.
Hasbi menekankan, penggabungan ini sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Pasal 15A (1), yang berbunyi ‘Peningkatan kualitas kelembagaan LPP dilakukan dengan peleburan LPP RRI dan LPP TVRI menjadi radio televisi Republik Indonesia’.
Hal ini disampaikan Hasbi usai diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ’Penyiaran di Daerah Perbatasan Sebagai Penjaga Kedaulatan Negara’ di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Kalau saya memang setujunya digabung untuk efisiensi. TVRI digabung dengan RRI, kemudian kita juga harus konsisten,” kata Hasbi seperti dilansir IDenesia dari situs resmi DPR RI, Kamis, 11 Juli 2024.
Legislator Dapil Jambi itu menegaskan, pemerintah juga harus konsisten terhadap ketentuan TVRI dan RRI yang tidak boleh memungut iklan dalam menjalankan perannya sebagai media.
”Kalau kita tidak boleh (beri kesempatan) dia beriklan, ya harus dikasih anggaran yang cukup dari negara ini. Ini harus konsisten. Kalau tidak kita kasih, diberi dalam bentuk BLU atau dalam bentuk lain. Berarti undang-undang harus diubah dong. Itu yang harus kita konsisten. Jadi kita mencoba konsisten,” tegasnya.
Dengan penggabungan lembaga ini diharapkan keduanya menjadi lebih mudah menjangkau daerah-daerah 3T, yang hingga kini akses penyiarannya dinilai masih sangat minim.
”Menkominfo berkoordinasi dengan TVRI, kemudian operator seluler, di-mapping mana yang kira-kira masih blank spot. Masyarakat tidak mau tahu bagaimana kebijakan, yang penting mereka bisa menikmati. Baru kita bicara ini untuk persatuan dan kesatuan,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mendorong agar pemerataan infrastruktur penyiaran di daerah 3T juga ikut digenjot untuk mewujudkan pemerataan penyiaran dan informasi.
”Kita pastikan dulu infrastruktur itu ada. Kalau kita bicara daerah perbatasan, penjaga persatuan, tapi siaran negara lainnya bisa masuk itu percuma saja. Pertama, kita pastikan bahwa infrastruktur untuk penyiaran itu ada. Misalkan TVRI bisa masuk, RRI di sana bisa masuk, internet bisa masuk,” tandasnya.
