NEWS, IDenesia.id - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemantauan (Sipantau) Perkembangan Politik di Daerah telah rampung. Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bersama Pelaksanan Harian, Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Rahmat Santoso bertindak sebagai fasilitator.
Mereka membarikan pemahaman kepada masing-masing Kesbangpol berbagai provinsi di Indonesia mengenai cara kerja dan teknis aplikasi Sipantau pada momen Pemilu 2024. Menurut Rahmat Santoso, aplikasi ini memiliki kelebihan mampu mengetahui perkembangan pelaksanaan Pemilu secara lebih cepat.
Kemudian, memiliki ruang kelengkapan dokumen, serta mampu untuk memantau aktivitas dan tanggung jawab dari masing masing daerah. Kemendagri meyakini teknologi menjadi solusi dalam mengawal kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Jadi ini sifatnya sebuah sistem aplikasi yang diaplikasikan dan diinput oleh Kesbang provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Maka dari situ data-data dan beberapa informasi akan dengan mudah diambil dengan teknologi," terang Rahmat Santoso dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Jumat, 10 November 2023.
Menurut Rahmat, jika ada hambatan dan kendala dalam pemilu, dapat segera terdeteksi.” Ini bukan pemantauan pengawasan tetapi pemantauan tahapan misalnya logistik, kita bekerjasama dengan stakeholder terkait misalnya KPU. Sebagian besar sudah menggunakan aplikasi dan ini kita melakukan bimbingan teknis untuk operator," terang Rahmat.
Sementara, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi pemilihan Sulsel sebagai tempat pelaksanaan bimbingan teknis, khususnya untuk Kesbangpol wilayah KTI. Sipantau ini katanya, adalah instrumen untuk pengumpulan data dan informasi tentang situasi perkembangan tahapan pemilu, selanjutnya didistribusikan pada unit-unit terkait.
"Misalnya NPHD siapa lagi yang belum. Kalau ada yang belum, maka dia akan melapor ke Kemendagri, kendalanya apa, Inspektorat melakukan apa, jadi sudah ada langkah-langkah penanganan. Begitu juga soal ketersediaan logistik," ucap Bahtiar.
"Atau kondisi di Pangkep yang perlu dicermati sebagai daerah kepulauan. Laporan kemarin di KPU Sulsel, itu mereka harus mengirimkan logistik satu minggu sebelumnya. Itu bagaimana kalau hujan dan ombak tinggi," sambung Bahtiar menyudahi.
