NEWS, IDenesia.id—Komisi X DPR RI menyoroti usulan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi proyek strategis nasional (PSN) di tahun 2025. DPR mendukung revitalisasi sarana dan prasarana GBK, tapi mengingatkan pemerintah agar tidak mengubah esensi awal GBK sebagai pusat olahraga.
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, GBK sebagai pusat olahraga memang merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan. Namun fungsi utamanya harus dipertahankan.
"GBK merupakan salah satu kebanggaan bangsa yang merupakan milik seluruh masyarakat Indonesia. Secara umum kami mendukung namun esensi dan fungsi utamanya sebagai pusat olahraga tidak boleh bergeser," tegas Andreas melalui rilis di Jakarta seperti dilansir IDenesia dari situs DPR RI, Kamis, 11 Juli 2024.
Politisi F-PDIP itu mengatakan, GBK mempunyai reputasi internasional sekaligus menjadi ikon olahraga nasional. Dan, revitalisasi fasilitas, dan akomodasi, GBK diharapkan bisa memberi nilai bermanfaat bagi masyarakat.
Rencana pengembangan GBK sendiri memiliki tujuan untuk menarik investasi-investasi baru. Makanya, pemerintah berencana menambah fungsi GBK yang tidak lagi hanya sekadar tempat berolahraga, tapi juga sebagai venue hiburan berskala internasional.
Selama ini, kawasan GBK memang sering menjadi venue untuk acara hiburan, termasuk konser. Bahkan, wilayah GBK yang luasnya mencapai 279 hektar memiliki fungsi lain sebagai kawasan konservasi lingkungan.
"Pada dasarnya ide pengembangan dan menjadikan kawasan GBK untuk konservasi lingkungan adalah hal yang baik. Akan tetapi kami meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat soal konservasi lingkungan jangan hanya melihat dari sisi komersial saja," ujar Andreas Hugo Pareira .
Ia mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat bila hendak melakukan pembangunan. Sebab itu, tegasnya, transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pengembangan PSN GBK harus diimplementasikan.
"Kami akan mengawal proses ini dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. GBK adalah milik kita semua, dan keputusan terkait masa depannya harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat Indonesia," tegasnya.
Sebagai informasi, Menparekraf Sandiaga Uno menyebut bentuk investasi baru di kawasan GBK akan dikaji oleh pihak pengelola selaku Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberi masukan kepada Pemerintah terkait kebutuhan fasilitas tambahan melalui PSN.
Seluruh usulan terkait PSN tersebut akan dituntaskan pada tahun 2025 bersamaan dengan regulasi program Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).
“Pada prinsipnya DPR mendukung kemajuan pendidikan, olahraga, seni dan budaya. Tapi itu semua harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, dan harus betul-betul mengutamakan kepentingan masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Andreas.
