NEWS, IDenesia.id - Gedung baru Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) diresmikan. Pemerintah Provinsi Sulsel pun berharap dengan hadirnya gedung baru yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 49,7 miliar ini, kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, saat menghadiri peresmian gedung baru Kanwil Kemenkumham Sulsel di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, pada Jumat, 14 Juni 2024.
“Dengan adanya gedung baru Kantor Wilayah Sulsel ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan dan sinergi antara kantor wilayah dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten Kota yang telah terjalin baik selama ini,” kata Andi Arsjad, seperti dilansir IDenesia dari laman resmi Pemprov Sulsel, Sabtu, 15 Juni 2024.
Andi Arsjad mengucapkan selamat kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel beserta segenap jajaran atas gedung baru yang ditempati, dengan harapan agar pelayanan bisa lebih profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
"Semoga kantor baru ini dapat menjadi sarana dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," ucap Andi Arsjad.
Andi Arsjad juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap layanan di wilayah Sulawesi Selatan melalui pembangunan gedung kantor wilayah yang baru ini.
Menurut Andi Arsjad, keberadaan gedung baru ini tentu membawa energi positif dan semangat bagi segenap jajaran Kemenkumham RI, khususnya lingkup Kanwil Sulawesi Selatan, untuk meningkatkan kinerja dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
"Kita ketahui bersama bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat," paparnya.
Lebih lanjut, Andi Arsjad menjelaskan dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan, setiap lembaga pemerintahan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk itu, kata Andi Arsjad, ketersediaan sarana gedung kantor yang memadai dan representatif dalam pemberian layanan juga tetap dibutuhkan. Gedung baru Kanwil Kemenkumham RI Sulawesi Selatan memang merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung peningkatan efektivitas layanan yang diselenggarakan.
Di tempat yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkum HAM RI), Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan gedung baru ini merupakan salah satu gedung kantor wilayah terbesar di dunia.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan wilayah tersebut dalam bekerjasama dan bersinergi, baik dengan forkopimda, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya Kota Makassar, sehingga pembangunan gedung Kanwil Kemenkumham RI ini cepat terselesaikan.
"Saya sangat apresiasi dan sangat nyaman karena baru kantor wilayah ini yang mempunyai eskalator, dan kita berharap ini dapat dirawat dengan baik, termasuk biaya pemeliharaannya," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa siapa pun nantinya menjadi kepala kementerian di gedung kantor wilayah ini diharapkan dapat meneruskan dan merawat gedung tersebut, terutama dalam pelayanan publik bagi masyarakat Sulsel.
