NEWS, IDenesia.id - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring dengan kondisi kemarau parah di Sulawesi Selatan dianggap mengkhawatirkan. Menurut Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, fenomena El Nino berdampak pada kekeringan ekstrem yang mengakibatkan tingginya resiko kebakaran hutan dan lahan.
"El Nino memicu perubahan pola cuaca di seluruh dunia, termasuk di Sulawesi Selatan. Salah satu dampak utama dari El Nino adalah peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan," kata Bahtiar dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Jumat, 13 Oktober 2023.
Bahtiar mendapat laporan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bahwa luas area yang terbakar hingga awal Oktober 2023 mencapai 284,45 hektar. Karhutla tersebar di sembilan kabupaten. Meliputi Kabupaten Luwu Timur 55,5 hektare, Jeneponto 37,19 hektar, Tana Toraja 13,8 hektare, Toraja Utara 40 hektare.
Kemudian, Kabupaten Gowa 37,6 hektar, Maros 22 hektar, Enrekang 20 hektare, Soppeng 20 hektar, Sidrap 10 hektar dan Bantaeng 28,36 hektar. Kebakaran paling luas terjadi pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang mencapai 185,59 hektare.
Sementara untuk kawasan hutan, kebakaran tercatat hanya seluas 98,86 hektare. Bahtiar menerangkan, suhu panas yang lebih tinggi dan curah hujan yang rendah yang disebabkan oleh El Nino menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap kebakaran. Ini adalah masalah serius yang memerlukan perhatian bersama.
"Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Kita semua harus menyadari bahwa kita tidak bisa hanya menyalahkan alam atas bencana ini,” terang Bahtiar.
Menurut Bahtiar, kejadian karhutla bukan merupakan bagian dari bencana alam. “Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh tindakan manusia, seperti pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara membakar," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini.
"Kita tidak bisa tinggal diam. Pemerintah harus mengambil tindakan konkrit untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta seluruh kalangan masyarakat harus mengambil peran dalam menangani permasalahan tersebut," lanjutnya menyudahi.
