NEWS, IDenesia.id - International Money Fund (IMF) menyatakan sudah waktunya bagi China untuk melonggarkan kebijakan zero-Covid-19, terutama terkait lockdown. Pernyataan itu dilontarkan setelah terjadi aksi demonstrasi di sejumlah kota di negara tersebut.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mendesak kalibrasi ulang pendekatan zero-COVID China yang mengisolasi setiap kasus. Kebijakan tersebut justru berdampak pada masyarakat dan ekonomi.
Menurut dia, China seharusnya menjauh dari lockdown dan berupaya menangani COVID-19 dengan pendekatan yang berbeda. Perubahan tersebut bisa berdampak pada ekonomi dunia yang tengah berjuang dengan inflasi tinggi, krisis energi, dan pasokan makanan yang terganggu.
Georgieva meminta China untuk menyesuaikan kebijakan karena negara tersebut memegang peran penting dalam rantai pasokan dunia. ”Pasalnya lockdown besar-besaran tersebut telah menghambat ritel penjualan mobil di ekonomi terbesar kedua di dunia,” kata dia.
IMF memperkirakan ekonomi China hanya tumbuh 3,2% tahun ini, di bawah rata-rata global untuk tahun ini. Dikutip IDenesia.id dari laman idxchannel.com
"Kami melihat pentingnya menjauh dari kebijakan lockdown besar-besaran, dan lebih diarahkan pada pembatasan kegiatan. Sehingga upaya menekan penyebaran Covid-19 tidak berdampak signifikan pada ekonomi," kata Georgieva, Selasa di Berlin.
Selain itu, dia mengingatkan China untuk meningkatkan vaksinasi, terutama pada orang-orang yang paling rentan. Rendahnya vaksinasi lansia menjadi alasan utama Beijing terpaksa melakukan penguncian.
Sementara munculnya varian yang lebih menular telah memberikan tekanan yang meningkat pada upaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
Pihak berwenang telah melonggarkan sejumlah kebijakan terkait Covid-19, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dari penetapan zero-Covid-19 yang telah mengisolasi jutaan orang di rumah mereka selama berbulan-bulan pada suatu waktu.
Partai Komunis telah mengambil langkah-langkah ke arah yang direkomendasikan Georgieva, seperti beralih dengan mengisolasi bangunan atau lingkungan dibandingkan seluruh kota.
Tetapi lonjakan infeksi sejak Oktober telah mendorong otoritas lokal yang menghadapi tekanan dari atas untuk memberlakukan karantina dan pembatasan lain yang menurut penduduk terlalu ekstrem.
Ditanya tentang kritik terhadap tindakan keras terhadap protes, juru bicara Kementerian Luar Negeri China membela strategi anti-virus Beijing dan mengatakan hak publik dilindungi oleh hukum.
“Pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan maksimum bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat sambil meminimalkan dampak Covid pada pembangunan sosial dan ekonomi," kata Zhao Lijian.
Adapun, China merupakan salah satu anggota IMF yang memiliki kursi bergengsi di dewan eksekutif organisasi yang beranggotakan 24 orang. Tidak seperti kebanyakan negara yang harus berbagi kursi. Sementara itu, 6% kursi IMF diduduki oleh Amerika Serikat dan Jepang.
Meskipun kebijakan China menarik perhatian dunia, Georgieva mengatakan risiko terbesar bagi ekonomi global berasal dari inflasi tinggi yang mengharuskan bank sentral untuk menaikkan suku bunga, membuat kredit lebih mahal bagi konsumen dan bisnis.
Ditambah pemerintah harus merawat orang-orang yang paling rentan tanpa merusak upaya bank sentral dengan pengeluaran berlebih. "Pembuat kebijakan dihadapkan pada masa yang sangat sulit di tahun depan," katanya.
"Mereka harus disiplin dalam perang melawan inflasi. Mengapa? Karena inflasi merusak pondasi pertumbuhan, dan itu paling menyakiti orang miskin,” tambah Georgieva.
