NEWS, IDenesia.id—Komisi V DPR RI menegaskan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus didesain sebagai kawasan pertumbuhan baru dengan semua kriteria yang meliputi smart, green, dan sustainable.
Karena itu, mereka melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (2/7/2024). Mereka ingin meninjau secara langsung progress pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sedang, telah, dan akan dilakukan.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, Pemerintah perlu menyampaikan hasil evaluasi dan capaian atas target yag telah ditentukan.
Lasarus menjelaskan, pembangunan IKN harus menjadi upaya untuk mengubah paradigma pembangunan Indonesia-sentris.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, Pemerintah mesti memanfaatkan momentum akselerasi pembangunan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.
"Oleh karena itu, pada kesempatan Kunjungan Kerja ini, Pemerintah perlu menyampaikan hasil evaluasi dan capaian atas target yag telah ditentukan, terkait progress pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan, penyerapan anggaran, kendala dan upaya mengatasi permasalahan dalam pembangunan IKN ini," katanya dilansir IDenesia dari laman resmi DPR RI, Rabu, 3 Juli 2024.
Komisi V DPR RI mengingatkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di IKN ini tidak boleh mengabaikan aspek kualitas yang harus sesuai standar teknis, baik desain maupun dalam pelaksanaan konstruksi dan rencana pemanfaatannya.
Termasuk di dalamnya upaya-upaya adaptasi terhadap bencana, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sejauh mana pelibatan masyarakat sekitar. Utamanya yang menjadi sorotan publik, yaitu sejauh mana pelibatan masyarakat sekitar IKN dan sejauh mana keterpenuhan infrastruktur pendukung seperti air baku dan mobilisasi transportasi penduduk IKN.
"Selain itu, kami mengharapkan agar pemeliharaan rutin dan pengawasan selama operasional seluruh fasilitas sarana dan pasarana IKN juga menjadi hal sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan infrastruktur yang telah dibangun," tandas Lasarus.
Dalam kunjungan ini, jajaran Anggota Komisi V yang berasal dari lintas fraksi didampingi oleh para pejabat dari mitra kerja Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan BNPP/Basarnas.
