NEWS, IDenesia.id - Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra) mengadakan Forum Konsultasi Publik mengenai Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025. Dalam forum tersebut, Pemkab Luwu Utara menetapkan 4 target makro untuk tahun 2025.
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menjelaskan, salah satu fokus utama Pemkab Lutra saat ini yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pada tahun 2023 mencapai 73,31, dan diproyeksikan mencapai 74.61 pada tahun 2025.
“IPM Luwu Utara pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 74.61," sebut Indah,” kata Indah Putri Indriani saat membuka Forum Konsultasi Publik yang dirilis IDenesia.id dari laman resmi Pemkab Lutra pada Selasa, 30 Januari 2024.
Selain itu, kemiskinan yang berhasil ditekan dari 13.22% pada 2022 menjadi 12.66 persen pada 2023. Melihat pencapaian tersebut, dirinya menargetkan jumlah kemiskinan di tahun 2025 bisa lebih rendah lagi, yakni 12.02 persen.
“Itu saya harap pimpinan perangkat daerah agar bersinergi dalam memilih program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan," terang Indah.
Target berikutnya yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lutra untuk tahun 2025 bisa turun 2.43 persen. Hal ini sebagai langkah agar pertumbuhan ekonomi di Lutra bisa ditingkatkan. Apalagi pada kuartal ketiga 2023 pertumbuhan ekonomi di Luwu Utara mencapai 6.26hingga 8.38 persen.
"Untuk mencapai target tersebut, saya menugaskan kepada para kepala perangkat daerah serta jajarannya agar melaksanakan program dengan penuh rasa tanggung jawab yang juga sebagai bagian dari sumpah jabatan dan pengabdian kita kepada masyarakat," pinta Indah.
Indah juga menekankan akselerasi pembangunan ekonomi strategis di 2025 melalui Sosial Budaya dalam Peningkatan Daya Saing Daerah. Hal in diharap bisa mengatasi permasalahan infrastruktur ekonomi baru, teknologi informasi, stunting, dan kemiskinan.
“Saya berharap melalui forum ini, partisipasi dari mitra-mitra baik institusi pemerintahan maupun lembaga non pemerintah untuk memberi masukan dan saran terkait kebijakan prioritas pembangunan," tutupnya.
