NEWS, IDenesia.id—Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai Selasa, 10 September besok hingga 19 Oktober 2024 atau hari terakhir ia menjabat sebagai kepala negara.
Jokowi baru kembali ke Jakarta menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan alasan Jokowi menghabiskan masa jabatannya di IKN karena Istana Garuda memang sudah bisa digunakan. Menurutnya, Istana Garuda merupakan tempat kerja presiden sehingga wajar jika Jokowi ingin bekerja di sana.
"Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi, wajar jika Presiden Jokowi ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikutnya. Bagaimanapun ini legacy-nya beliau," kata Hasan dalam ketarangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 9 September 2024 sebagaimana dilansir IDenesia dari rri.co.id.
Selama di IKN, Presiden tetap melakukan kunjungan kerja ke daerah lain. Namun, ia langsung berangkat dari IKN. Sementara beberapa tugas Jokowi, menurut Hasan akan didelegasikan kepada Wapres Ma'ruf Amin.
Terkait kemungkinan potensi perombakan kabinet di IKN, Hasan menyebut itu menjadi hak prerogatif Presiden. "Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejabat definitif," ujarnya.
OIKN Minta Anggaran Rp27,8 Triliun
Sementara itu, Plt Wakil Ketua Otorita IKN, Raja Juli Antoni mengusulkan tambahan anggaran Rp27,8 triliun untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025. "Kami melakukan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun untuk tahun 2025," kata Raja Juli di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senin, 9 September 2024.
Ia kemudian membeberkan, rincian usulan tambahan anggaran enam kedeputian. Termasuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana yang butuh anggaran Rp26,7 triliun.
"Kebutuhan anggaran OIKN tahun 2025 sebesar Rp28,3 triliun menunjukkan detail masing-masing kedeputian. Secara spesifik usulan anggaran dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana ini yang paling signifikan sebesar Rp26,7 triliun, akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2025," katanya.
