NEWS, IDenesia.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal heboh BPJS Kesehatan 'orang kaya'. Ia meluruskan, 'pengelompokan' tersebut bukan berarti menghilangkan hak seluruh peserta berdasarkan status sosial.
"Konsep asuransi sosial tertentu yang baik adalah mengcover seluruh masyarakat Indonesia yang kaya, miskin, tua, muda, Sabang sampai Merauke tapi dengan standar tertentu," beber Menkes saat ditemui di Hotel Shangri La, Jumat (25/11/2022). Dikutip IDenesia.id dari berbagai sumber.
Sebelumnya Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kalau BPJS Kesehatan selama ini menanggung beban pengobatan orang-orang kaya dan bahkan konglomerat. Ia menuturkan, orang-orang kaya tak seharusnya menikmati layanan kesehatan dan tidak membebani keuangan BPJS Kesehatan.
Kendati demikian, Budi menyebut hal ini tak sepenuhnya melanggar aturan. Pasalnya, layanan BPJS Kesehatan saat ini belum mencakup semua kelas ekonomi. Pernyataan ini pun menuai sorotan berbagai pihak.
Budi Gunadi juga bilang kalau BPJS Kesehatan tentu sewajarnya memberikan tanggungan kepada 270 juta masyarakat Indonesia. Namun, perlu ada definisi penganggaran yang baik agar pembiayaan atau tanggungan dana layanan tambahan kesehatan tidak terlampau luas.
Artinya, 'BPJS Kesehatan' orang kaya yang dimaksud adalah prioritas pemerintah untuk menanggung layanan tambahan hanya untuk masyarakat dengan pendapatan rendah.
Menkes juga mengimbau agar orang-orang kaya tidak menuntut BPJS untuk menanggung obat non-generik. Sebab, hal itu menyulitkan masyarakat yang berpendapatan rendah.
"Kalau yang miskin benar- benar perlu itu dibayar negara," pungkasnya.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo menuturkan, BPJS Kesehatan memang diperuntukkan semua warga tanpa terkecuali. "Demi kelangsungan BPJS untuk bisa terus memberikan pelayanan kesehatan sesuai amanah konstitusi dan amanah UU maka dibutuhkan gotong royong," kata Rahmad, Kamis (24/11/2022).
Bukan persoalan kaya atau miskinnya peserta, akar persoalan BPJS Kesehatan adalah adanya temuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang salah sasaran. Sebab, banyak orang mampu yang justru berstatus PBI. Karenanya, dibutuhkan proses input data PBI yang lebih baik, bukan melarang orang kaya tidak menggunakan BPJS Kesehatan.
Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, Menkes justru seharusnya mendorong orang kaya untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, masih ada 12,67 persen rakyat yang belum terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Ini mungkin orang-orang kaya yang belum ikut bergotong royong di JKN, karena selama ini mereka menggunakan asuransi kesehatan swasta," kata dia, Jumat (25/11/2022).
"Seharusnya Pak Menteri (Kesehatan) mengajak orang kaya yang belum mendaftar untuk segera mendaftar di JKN sehingga bergotong royong dengan seluruh rakyat, dan bagi yang menunggak iuran harus segera membayarkan tunggakan iurannya," sambungnya.
Menanggapi polemik tersebut, Menkes Budi kemudian mengklarifikasi ucapannya. Menurutnya, BPJS Kesehatan harus dirasakan oleh semua segmen masyarakat, baik kaya maupun miskin. Namun, ia menganggap pentingnya penataan BPJS agar bisa lebih baik. "BPJS harus melayani seluruh masyarakat Indonesia, baik miskin dan kaya. Idealnya, saya ulangi, BPJS harus meng-cover 270 juta rakyat Indonesia siapa pun dia. Cuma dia harus didesain dengan baik," kata Budi, Jumat.
Ia menuturkan, layanan BPJS Kesehatan saat ini terlalu luas, sehingga membuat institusi itu tidak berkelanjutan karena harus membayar klaim terlalu tinggi. Bagi Budi, konsep asuransi sosial yang baik adalah memberi layanan kepada seluruh rakyat Indonesia, tetapi dengan standar tertentu yang ditetapkan.
"Bukan standar yang sangat tinggi seperti sekarang. Tapi dengan standar tertentu yang memang bisa di-cover oleh keuangan negara pada kondisi ini," ucap dia. Ke depan, ia merencanakan layanan tambahan dalam BPJS Kesejatan akan ditanggung sendiri oleh orang kaya, termasuk obat-obatan non-generik.
